Jokowi Dorong Pemda Jaga Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi
Upaya lain mengendalikan inflasi adalah menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke gudang-gudang penyimpanan komoditas pangan bekerja sama dengan penegak hukum. Tujuannya untuk melihat, apakah stok komoditas menipis atau justru menumpuk. (Baca: Inflasi Juli 0,69 Persen, Terpicu Bahan Makanan dan Transportasi)
"Kalau stok sudah menipis berarti harus ada sebuah tindakan untuk memperberat stok di situ. Tapi kalau bertumpuk, ini main-main, langsung perintahkan mereka keluarkan stok,” kata Jokowi. Dengan begitu, harga barang komoditas pangan di kabupaten/kota atau provinsi menjadi stabil kembali.
Berbagai upaya itu diharapkan dapat mengendalikan inflasi sehingga bisa mencapai target tahun ini dan tahun depan sebesar empat persen plus-minus satu persen. Sedangkan target 2018 lebih rendah, yaitu 3,5 persen plus-minus satu persen.
Jika inflasi bisa ditekan turun, Jokowi yakin pertumbuhan ekonomi bisa mencapai lima persen tanpa harus membebani daya beli masyarakat. "Jangan bangga kalau bisa ekonomi tumbuh tinggi tapi tidak bisa kendalikan inflasi."
(Baca: Serapan Anggaran Rendah, Jokowi Tegur Kepala Daerah)
Di sisi lain, Jokowi mendesak pemerintah daerah mempercepat pencairan anggaran untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
Namun, dia menyesalkan besarnya anggaran pemda yang “menganggur” di perbankan, yaitu Rp 214 triliun per akhir Juni lalu.
Meskipun, jumlahnya sudah menurun dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar Rp 246 triliun.
Padahal, anggaran ini menjadi sumber uang beredar di masyarakat, yang diharapkan bisa mendorong konsumsi rumah tangga. Karena itu, Jokowi mengancam akan mengubah skema transfer daerah dan dana desa dari langsung menjadi melalui surat utang. "Keterlambatan realisasi seperti ini jangan diteruskan, setop. Harus segera dikeluarkan (dari bank),” katanya.
