Genjot Infrastruktur, DPR Soroti Minimnya Anggaran Pendidikan 2017
“Secara total anggaran pendidikan naik. Tapi yang melaksanakan tidak harus pemerintah pusat. Fungsinya sudah di pemda, jadi uangnya di pemda melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan yang lainnya,” kata Askolani.
(Baca: Pajak Seret, Defisit Anggaran Naik Rp 42,7 Triliun dalam Sebulan)
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Banggar dari PDI Perjuangan Ismayatun menilai anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) tidak efektif. Namun, Askolani menegaskan, pemerintah menilai program ini jauh lebih efektif mengurangi kemiskinan dibandingkan Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Bahkan, menurut dia, program ini lebih konsisten mendukung pengurangan angka kemiskinan. Karena itulah, dia memastikan bahwa pemerintah akan berupaya mempertahankan program ini. “Minimal (anggaran PKH) kami jaga sama (dari tahun lalu).”
Di sisi lain, Anggota Banggar dari Golkar Hetifah Sjaifudian memberi catatan terhadap rencana pemerintah mengurangi jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS). “Di fungsi pelayanan publik dan aparatur, (penguragan PNS) tetap memperhatikan kesehatan dan pedidikan,” kata dia. Contohnya, memperhatikan daerah-daerah yang membutuhkan tambahan PNS, seperti di Provinsi Kalimantan Tenggara.
(Baca: Defisit Diperkecil, Pemerintah Yakin Ekonomi Tumbuh 5,2 Persen)
Menurut Askolani, pemerintah akan mempertahankan jumlah PNS saat ini atau dalam artian tidak ada peningkatan. Namun, dia memastikan bahwa pemerintah akan memperhatikan kebutuhan pegawai untuk pendidikan dan kesehatan.
Hal ini selaras dengan rencana Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPan-RB) Yuddy Chrisnandi yang ingin merasionalisasi satu juta PNS menjadi 3,5 juta. Tapi, Askolani menyatakan, pemerintah belum tahu jumlah penghematan anggaran dari kebijakan tersebut. “Kami masih menunggu proposal dari KemenPan-RB bagaimana jadwal waktunya.”
