Gubernur BI Ungkap Lima Kunci Sukses Tax Amnesty kepada DPR

Karena itu, kebijakan pengampunan pajak diharapkan mampu meningkatkan penerimaan pajak sekaligus meningkatkan investasi di dalam negeri. Berdasarkan kajian BI, penerapan tax amnesty bisa menambah penerimaan pajak sebesar Rp 45,7 triliun tahun ini. Sedangkan dana hasil repatriasi dari kebijakan itu berpeluang mencapai Rp 560 triliun.

Menurut Agus, ada lima kunci sukses untuk mendukung penerapan tax amnesty. Pertama, pengampunan pajak harus dirancang sebagai titik tolak dari sistem perpajakan yang baru melalui rekonsiliasi data atau tax reform. Kedua, sebelum memberi pengampunan pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) harus memiliki data akurat dan membangun administrasi perpajakan yang kuat dan efektif. Wajib pajak yang mendapat pengampunan tersebut pun harus diawasi ketat.

(Baca: Tax Amnesty Disahkan, Pemerintah Tak Buru Wajib Pajak Lama)

Ketiga, kebijakan itu didukung dengan pelaksanaan yang jelas dan mengikat bagi semua pembayar pajak yang mengajukan tax amnesty. Keempat, pengampuan pajak seharusnya dilaksanakan mendadak dan singkat yakni maksimal setahun. Lalu diikuti peningkatan audit dan pengenaan sanksi yang lebih berat bagi wajib pajak yang tidak mengajukan pengampunan.

(Baca: Tax Amnesty Disetujui, Penyidikan Pidana Pajak Dapat Dihentikan)

Kelima, kebijakan ini juga harus diikuti penegakan hukum yang tegas. “Juga harus ada penegasan bahwa tax amnesty hanya akan diajukan sekali dan tidak diberi kesempatan kedua. Untuk menjamin efektivitas pengampunan yang akan diberikan,” ujar Agus.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo dan pimpinan DPR telah bersepakat mempercepat pembahasan RUU Tax Amnesty pada masa sidang anggota dewan bulan ini. Harapannya, pembahasan beleid tersebut bisa rampung bulan ini sehingga pemerintah dapat langsung menerapkannya. Dengan begitu, kebijakan tersebut bisa menopang penerimaan pajak tahun ini.