Pemerintah akan Rilis Paket Kebijakan untuk Memacu Daya Beli
Padahal, pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini mayoritas ditopang oleh konsumsi rumahtangga. Diikuti oleh investasi dan belanja pemerintah. Di sisi lain, berbagai paket kebijakan ekonomi yang telah dirilis tersebut tidak mampu memacu perekonomian dari sisi ekspor. Penerimaan ekspor terpukul oleh penurunan harga komoditas dan melambatnya perekonomian negara mitra dagang utama Indonesia.
Karena itulah, pemerintah mempertimbangkan kebijakan dana desa untuk mendorong daya beli masyarakat. Ujung-ujungnya, pertumbuhan ekonomi bisa bergerak lebih cepat. “Kami akan bahas dana desa, pelaksanaannya seperti apa," tutur Darmin.
(Baca: Tak Buat Laporan, Pemerintah akan Pangkas Dana Desa)
Sebelumnya, Kementerian Keuangan mencatat, dana desa yang sudah disalurkan tahun ini mencapai Rp 16,61 triliun atau 80 persen dari pagu yang senilai Rp 20,8 triliun. Sayangnya, dari jumlah tersebut, hanya Rp 3,3 triliun yang dilaporkan oleh 434 kabupaten/kota. Karena itu, pemerintah akan mengurangi atau bahkan memotong anggaran dana desa yang realisasinya tergolong rendah.
Ekonom Bank Permata Josua Pardede juga berpendapat, pemerintah perlu membuat paket kebijakan yang mampu mendongkrak daya beli dalam waktu cepat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi kuartal IV-2015. Salah satu kebijakan yang bisa dilakukan dengan menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). “Koordinasi harus ditingkatkan, bagaimana memikirkan kebijakan untuk mendorong private consumption. Mungkin bisa dengan menurunkan harga BBM,” katanya.
