Bangun Infrastruktur, Pemerintah Didorong Gandeng Swasta

Selain itu dia juga meminta agar proyek infrastruktur pemerintah dapat dialihkan (carry over) ke tahun berikutnya apabila anggaran pembangunan tidak cukup, dan proyek tersebut belum menjadi prioritas.

?Ini bentuk mitigasi pemerintah untuk menyikapi anggaran infrastruktur, terutama untuk menghadapi kurangnya penerimaan negara,? ujar dia. (Baca: Pemerintah Siapkan Lahan untuk Bangun 4 Kilang Minyak Baru)

Di kesempatan yang sama Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarding Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan agar bisa menarik investasi kalangan swasta, pemerintah mesti memperbaiki iklim investasi.

?Karena banyak swasta itu yang menunggu (kebijakan Pemerintah). Tetapi saya sepakat bahwa swasta tidak akan diam,? kata Yukki.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Sofyan Djalil sebelumnya mengatakan, pemerintah Inggris menawarkan pinjaman sebesar 1 miliar poundsterling atau setara Rp 22 triliun untuk membiayai persiapan sejumlah proyek KPS. Pinjaman tersbeut dapat dipakai untuk mengurangi hambatan dalam pembuatan studi awal proyek.  

Sebab, tahap studi awal dan mekanisme penggantian biayanya seringkali menjadi masalah utama dalam proyek kerjasama pemerintah-swasta. ?Kenapa sekarang ini KPS kita tidak berjalan, karena persiapannya belum matang dan sulit. Makanya Inggris membantu,? katanya setelah bertemu dengn Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Moazzam Malik, di Gedung Bappenas, Jakarta, Rabu (23/9).