Kuartal II, Pertumbuhan Ekonomi Diperkirakan 4,7 Persen

Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri mengatakan, pemerintah tidak dapat mengandalkan belanja modal untuk infrastruktur demi menggenjot pertumbuhan ekonomi. Dengan mengacu pada kinerja 2014, Faisal menyebutkan, belanja modal pemerintah hanya berperan 3,9 persen terhadap investasi. Padahal, investasi merupakan kontributor terbesar kedua terhadap PDB.

(Baca: Ekonomi Masih Menjanjikan, tapi Tergantung Realisasi Pemerintah)

Jadi, kata dia, ekspansi anggaran lewat peningkatan belanja pemerintah, termasuk untuk infrastruktur, bisa jadi kontraproduktif terhadap perekonomian secara keseluruhan, terutama dalam jangka pendek. Ketika ingin mendorong pembangunan infrastruktur, maka pemerintah perlu meningkatkan penerimaan, terutama dari pajak. ?Peningkatan pajak mengurangi ruang gerak masyarakat berbelanja dan dunia usaha berekspansi,? tutur Faisal.

Kritik terhadap kebijakan pajak sebelumnya juga disampaikan Ketua Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Darmin Nasution dalam dialog  yang bertajuk ?Presiden Menjawab Tantangan Ekonomi?, Kamis pekan lalu. Menurut dia, pemerintah tidak mempersiapkan kebijakan di bidang perpajakan dengan matang yang justru menimbulkan gangguan bagi dunia usaha.

Menurut dia, ketidaksiapan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dalam mengeluarkan kebijakan tidak lepas dari target penerimaan pajak pada tahun ini yang ambisius. Dalam APBN-Perubahan 2015, target penerimaan pajak sebesar Rp 1.294,3 triliun, naik 32 persen dari realisasi tahun lalu Rp 981,9 triliun.

?Karena target yang dicapai memang terlalu besar. Yang kalau mau dicapai dalam waktu singkat itu pekerjaan luar biasa berat,? kata mantan Direktur Jenderal Pajak tersebut.

Padahal, lanjut dia, target pajak yang terlalu tinggi tidak sejalan dengan tujuan kebijakan fiskal yang mestinya akomodatif di tengah perlambatan ekonomi.