BPK Jangan Jadi Tempat Penampungan Pensiunan Politisi
Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan menambahkan banyaknya nama calon anggota BPK yang lolos seleksi sangat berbahaya. Ia menilai kursi BPK tidak hanya dijadikan lahan pensiunan politisi tetapi juga lahan bagi politisi gagal.
Ade menjelaskan jika anggota BPK berasal dari mantan politisi, dikhawtirkan dalam dijadikan lahan untuk membangun kekuatan politik. Sebab sebagi auditor BPK memiliki "kartu truft" kementerian dan lembaga yang bisa digunakan untuk kepentingan politik. Sehingga akhirnya BPK tidak menjadi institusi audit dalam mencegah praktik penyimpangan oleh institusi. "Tetapi menjadi institusi politik untuk kepentingan politik," ujarnya kepada Katadata, Rabu (13/08).
Menurut Ade kondisi itu akan membuat BPK bukan lembaga yang berperan penting dalam pemberantasan korupsi, tetapi hasil audit BPK tak bisa lagi maksimal. Ia juga setuju usulan perlunya Perppu yang mengatur jarak berhentinya politisi sebelum mencalonkan diri menjadi anggota BPK. "Bisa saja diatur di Perrpu, tetapi rawan gugatan dan pasti akan digugat," ujarnya.
ICW menyayangkan seleksi BPK harus melalui DPR, karena sarat dengan kepentingan. Ditambah anggota DPR akan memilih kolega dan relasi partai politik atau berasal dari satu partai politik. Ade menyarankan dalam proses fit and proper test anggota BPK dibuat tim khusus yang melibatkan publik dan akademisi sebagai tim profesional. Sehingga publik bisa memberi penilaian terhadap track record calon anggota BPK. Selain itu tim itu bisa menjaring calon anggota yang bermasalah seperti Ali Masykur Musa, mulai keikutsertaannya dalam konvensi Partai Demokrat hhingga menjadi tim sukses pasangan presiden Prabowo-Hatta. "Harusnya dilihat track record dia (Ali Masykur). Seharusnya anggota BPK bukan dari politisi tetapi kalangan profesional," tutur Ade.
Sebelumnya anggota Komisi XI Achsanul Qosasi yang juga ikut mendaftar menjadi calon anggota BPK mengatakan tidak ada larangan bagi politisi untuk mendaftar anggota BPK. Ia mengatakan jika ia terpilih nanti, ia harus melepaskan diri dari identitas partai politiknya. Menurutnya Jika menginginkan anggota BPK bebas dari bekas orang parpol maka UU BPK harus diamandemen. "Kan tidak ada larangan politisi mendaftar sebagai anggota BPK," ujarnya. (Baca: Wakil Ketua Komisi XI DPR Incar Kursi Anggota BPK)
Ketua Komisi XI DPR Olly Dondokambey juga tak mempermasalahkan anggota BPK berasal dari politisi. Menurutnya anggota BPK yang berasal dari mantan politisi memiliki keunggulan karena sudah melewati proses panjang sebagai politisi. "Artinya ada proses panjang menjadi seorang politisi, proses sekolah dan pengalaman diluar dan masuk anggota parpol," ujarnya. (Baca: Sejumlah Politisi Mendaftar Anggota BPK)
