BI Bakal Tanggung Biaya Utang untuk Pemulihan Ekonomi Rp 35,9 Triliun

Sri Mulyani mengatakan, kebutuhan pembiayaan utang dampak covid-19 mencapai Rp 903,46 triliun. Secara rinci, beban tersebut meliputi barang publik sebesar Rp 397,6 triliun dan barang non publik sebesar Rp 505,86 triliun.

Barang publik meliputi sektor kesehatan sebesar Rp 87,55 triliun, perlindungan sosial Rp 203,9 triliun, serta sektoral, kementerian/lembaga, pemda sebesar Rp 106,11 triliun. Sementara, barang non publik terdiri dari UMKM sebesar Rp 123,46 triliun, korporasi non-UMKM Rp 53,27 triliun, dan lainya Rp 329,03 triliun.

(Baca: Persoalan Pembagian Beban dan Pentingnya BI Ambil Peran Lebih Besar)

Sri Mulyani memastikan, ia tengah melakukan finalisasi terkait perhitungan komponen tersebut. "Ini kami finalkan ke BI berapa issue ke market dan berapa private placement dan komposisi dari burden sharing," ujar dia.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, BI siap membagi beban tersebut. "Kami siap untuk burden sharing, tidak hanya pendanaan tapi juga beban yang lebih besar," ujar dia.

Dia pun mengatakan, kupon SBN yang semula diperkirakan sebesar Rp 67 triliun bisa turun menjadi Rp 50 triliun. Dengan demikian, pemerintah dapat melakukan penghematan anggaran.

(Baca: BI Bersedia Berbagi Beban dengan Pemerintah untuk Pulihkan Ekonomi)