BPK Temukan Holding Tak Efektif Dongkrak Kinerja BUMN Perkebunan
Atas temuan-temuan tersebut, BPK merekomendasikan sejumlah langkah yang perlu dilakukan kepada direksi PTPN untuk memperbaiki kinerja. Pertama, melakukan monitoring dan evaluasi atas laporan keuangan Grup PTPN secara rutin.
Kedua, memerintahkan kepala divisi tanaman PTPN III melakukan penyelarasan KPI, tupoksi, dan deskripsi kerja pada bagian tanaman, serta menyusun roadmap perbaikan komposisi umur tanaman. Ketiga, memerintahkan kepada direktur operasional PTPN I, II, IVm VII, VIII, IX, dan XII menetapkan tingkat kinerja pabrik kepala sawit dan karet dengan memperhatikan norma standar yang ditetapkan PTPN III.
Menteri BUMN Erick Thohir sebelumnya menyebut kinerja BUMN Perkebunan saat ini tengah terpuruk. Total utang Grup PTPN bahkan mencapai Rp 48 triliun. Erick pun pada pertengahan tahun ini memutuskan untuk merombak dan memangkas jajaran direksi dan komisaris Grup PTPN.
Induk usaha perkebunan milik negara ini juga pernah tersangkut kasus hukum pada September 2019. Direktur Utama PTPN III saat itu Dolly Pulungan dan Direktur Pemasaran I kaden Kertha Laksana terlibat kasus suap distribusi gula dan akhirnya divonis lima tahun penjara pada pertengahan tahun ini.
PTPN menjadi salah satu BUMN yang akan menerima suntikan modal pada tahun ini mencapai Rp 4 triliun. Adapun Penyertaan Modal Negara yang diberikan pemerintah tak selalu menjamin kinerja keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berjalan baik. Ini terlihat dari laba bersih yang dimiliki oleh BUMN penerima PMN berkurang pada 2016 dan 2019.
Laba bersih BUMN penerima PMN pada 2016 turun Rp 5,7 triliun dari Rp 31 triliun menjadi Rp 25,4 triliun. Pada 2019, laba bersih BUMN penerima PMN turun Rp 16 triliun dari Rp 43,4 triliun menjadi Rp 26,6 triliun, seperti tergambar dalam databoks di bawah ini.
