Sri Mulyani Sebut Gaji Guru PPPK hingga Rp 4,06 Juta Tahun Depan
Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance Esther Sri Astuti berpendapat pemberian gaji ASN hingga PPPK dapat meningkatkan konsumsi pada tahun depan. Apalagi, pemerintah juga sudah sempat menegaskan bahwa gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya juga akan diberikan pada 2021.
Meski kemungkinan konsumsi meningkat, pertumbuhan ekonomi diperkirakan belum bisa terdongkrak. Alasannya, peningkatan konsumsi belum akan pulih seperti sedia kala. Masyarakat masih akan mengerem konsumsi pada tahun depan seiring ketidakpastian.
"Investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor pun masih akan rendah," kata Esther kepada Katadata.co.id, Senin (23/11).
Belanja negara pada 2021 ditargetkan mencapai Rp 2.750 triliun. Pengeluaran pemerintah tahun depan diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan prioritas pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, teknologi informasi dan komunikasi, infrastruktur, ketahanan pangan, pariwisata, dan perlindungan sosial.
Sri Mulyani sebelumnya telah memastikan, pemberian gaji ke-13 dan THR tahun depan akan diberikan penuh sesuai dengan tunjangan kinerja. PNS sempat tidak mendapatkan kenaikan tunjangan kinerja pada tahun ini. Pandemi virus corona membuat pemerintah harus menghemat belanja di luar penanganan Covid-19, termasuk belanja pegawai. Namun, kebijakan tersebut tak diterapkan lagi tahun 2021.
"Pemerintah akan mengembalikan pemberian gaji ke-13 dan THR pada 2021 seusai policy sebelumnya, yaitu pemberian gaji ke-13 dan THR dengan penghitungan penuh sesuai tukin," kata dia dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2021 dari Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat (14/8).
Seiring kebijakan tersebut, anggaran belanja kementerian/lembaga pada tahun depan akan meningkat 23,1% menjadi Rp 1.029,9 triliun dibanding outlook 2020 sebesar Rp 836,4 triliun. Dengan peningkatan anggaran tersebut, pemerintah juga akan mendorong birokrasi dan layanan publik menjadi lebih efektif, produktif, dan kompetitif.
Pemerintah juga akan menaikkan belanja barang melalui pengendalian perjalanan dinas, rapat, dan honor. Selain itu, kebijakan inovatif akan dikembangkan seperti bekerja dari rumah, open space ruang kerja, dan dukungan IT.
