Bolong Penerimaan Pajak Tak akan Membuat Defisit APBN 2020 Membengkak
Pengaruh ke Defisit Anggaran dan Tambahan Utang
Belanja negara pada Desember 2020 diperkirakan melonjak karena adanya pembelian vaksin pada 6 Desember 2020 lalu. Pemerintah juga akan menggenjot pengeluaran sebelum menutup tahun 2020.
Salah satu belanja yang akan didorong agar tersalur penuh hingga akhir tahun adalah belanja bantuan sosial. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan realisasi belanja bansos penting untuk memastikan pemulihan ekonomi terjadi pada tahun depan. "Kami telah mengkonfirmasi bahwa belanja bansos ini sangat membantu kelompok masyarakat kelompok menengah bawah yang terdampak," katanya.
Realisasi belanja bansos tercatat Rp 191,4 triliun, atau mencapai 112,1% dari pagu Rp 170,7 triliun. Realisasi bansos ini meningkat 80,7% secara tahunan terutama dipengaruhi oleh pelaksanaan jaring pengaman sosial masa pandemi, bantuan premi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional, serta pelaksanaan Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang mulai tahun 2020.
Selain itu, menurut Suahasil, belanja PEN juga akan terus didorong hingga akhri tahun, terutama untuk Penyertaan Modal Negara kepada BUMN yang telah dianggarkan. Realisasi belanja PEN hingga 14 Desember 2020 baru mencapai Rp 483,62 triliun atau 69,6% dari pagu Rp 695,2 triliun. Dari realisasi tersebut, anggaran pos pembiayaan korporasi baru terserap Rp 8,16 triliun atau 13% dari pagu Rp 60,37 triliun
Suahasil memastikan anggaran Rp 52,57 triliun untuk PMN BUMN, pinjaman investasi BUMN, serta Lembaga Pengelola Investasi akan dikucurkan pada akhir Desember 2020. Dengan demikian, penyerapan pada kluster ini dapat mencapai 100%.
Selain pembiayaan korporasi, realisasi program PEN terdiri dari pos kesehatan Rp 47,05 triliun, perlindungan sosial Rp 217,16 triliun, dan sektoral K/L dan Pemda Rp 55,68 triliun. Kemudian, dukungan UMKM Rp 106,46 triliun serta insentif usaha Rp 49,12 triliun.
Suahasil mengatakan sisa anggaran PEN akan dialihkan untuk tahun depan. Namun, pemerintah masih akan mendorong agar penyerapan anggaran PEN maksimal hingga tutup tahun ini.
Kementerian Keuangan sebelumnya memproyeksi penyerapan anggaran belanja negara hingga akhir tahun hanya akan mencapai Rp 2.639,8 triliun atau 96,4% target dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2020. Namun, Kepala Ekonom BCA David Sumual memperkirakan realisasi belanja negara akan lebih rendah dari proyeksi pemerintah tersebut.
"Terutama untuk anggaran program PEN yang realisasinya masih rendah," kata David kepada Katadata.co.id.
David memperkirakan realisasi anggaran PEN hingga akhir tahun hanya akan mencapai 80% dari target. Realisasi belanja negara diproyeksi hanya mencapai 90% dari target. Dengan demikian, defisit anggaran tak akan melampau target meski penerimaan pajak meleset jauh dari target.
"Ini sebenarnya tidak bagus karena mengulang siklus tahun-tahun sebelumnya. Padahal, belanja pemerintah sangat dibutuhkan untuk mendorong ekonomi dalam kondisi saat ini," katanya.
Realisasi belanja ini akan berpengaruh pada perekonomian kuartal keempat. Ekonomi dalam tiga bulan terakhir ini akan terkontraksi meski lebih baik dibandingkan kuartal ketiga. Konsumsi pemerintah tetap akan menjadi penopang dengan kontribusi lebih besar dibandingkan kuartal ketiga meski tak sesuai harapan.
Direktur Riset Core Indonesia Piter Abdullah juga memperkirakan kekurangan APBN tidak akan melewati target Rp 1.039,2 triliun atau 6,34% PDB. "Walaupun akan ada kenaikan belanja vaksin tetapi realisasi anggaran secara keseluruhan jauh di bawah perencanaan," kata Piter kepada Katadata.co.id, Senin (21/12).
Meski demikian, pembiayaan utang hingga akhir November telah mencapai Rp 1.065,1 triliun atau 87,3% dari target. Penerbitan SBN neto mencapai 1.044,3 triliun atau 89% dari target, sedangkan pinjaman neto tercatat Rp 20,8 triliun atau 44,6% dari target.
