Jokowi akan Setorkan Saham BUMN Rp 50 T ke Lembaga Pengelola Investasi
LPI dibentuk berdasarkan Undang-undang Cipta Kerja, bertujuan untuk meningkatkan dan mengoptimalisasi nilai aset jangka panjang dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan. Lembaga ini serupa tapi tak sama dengan Government of Singapore Investment Corporation, Norwegia Oil Fund, Khazanah Nasional milik Malaysia, dan Russian Direct Investment Fund.
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan LPI berpotensi menarik lebih banyak investasi asing sehingga mampu mengoptimalisasi aset negara dan BUMN. Ini diharapkan mampu mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi lebih cepat.
"BUMN itu asetnya ada sekitar US$ 600 miliar. Sekarang sedang dipetakan dan dihitung aset mana saja yang dapat masuk ke dalam LPI," kata Luhut saat berbincang melalui video streaming pada akun Youtube milik Dahlan Iskan pada November 2020.
Luhut optimistis aset BUMN dapat di-leverage hingga tiga kali jika nantinya dikelola oleh LPI. Pengelolaan BUMN di bawah LPI, menurut dia, dapat mendorong manajemen perusahaan lebih profesional. "Valuasinya diharapkan meningkat. Katakanlah tahun depan bisa kelolaan LPI dapat mencapai US$ 30 miliar (setara Rp 428 triliun)," ujar Luhut.
Dalam PP LPI dijelaskan bahwa modal LPI dapat berupa penyertaan modal negara dan sumber lain. PMN dapat antara lain dapat berupa barang milik negara dan aset BMN. Namun, pemindahtanganan aset negara menjadi milik LPI, tidak termasuk pada pengelolaan cabang produksi yang penting dan pengelolaan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya.
LPI akan mengundang dana asing melalui partisipasi ekuitas. Pada tahap awal, lembaga ini akan menawarkan proyek-proyek di sektor infrastruktur seperti jalan tol, bandara, dan pelabuhan. Proyek-proyek yang ditawarkan tentunya adalah yang memberikan hasil investasi cukup baik.
