Tutup 24 Kantor Pajak, Ini Strategi Sri Mulyani Genjot Penerimaan

Agatha Olivia Victoria
24 Mei 2021, 15:46
Pajak, Kantor Pajak, Penerimaan Pajak, Sri Mulyani
Ilustrasi. Total kini terdapat 38 KPP Madya yang akan bertanggung jawab terhadap 33,79% penerimaan pajak.

Tahun lalu, penerimaan pajak hanya mencapai Rp 1.069,98 triliun. Jumlah tersebut hanya mencapai 89,25% dari target penerimaan pajak yang sebesar Rp 1.198,82 triliun. Realisasi pajak secara perinci dapat dilihat dalam databoks di bawah ini. 

Dalam rangka reorganisasi, dilakukan pula perubahan struktur organisasi pada KPP dengan memperkaya cakupan fungsi-fungsi yang dijalankan oleh setiap seksi. Selain itu, stratifikasi KPP Pratama  dirubah di mana potensi perpajakan menjadi salah satu dasar dalam menentukan jumlah seksi pengawasan.

KPP Pratama Kelompok I memiliki enam seksi pengawasan, sedangkan KPP Pratama Kelompok II memiliki lima seksi pengawasan. Pembaruan organisasi instansi vertikal ini berdampak untuk sebagian wajib pajak yakni wajib pajak yang kantor pajaknya mengalami penataan seperti terdapat 1 Kanwil, 11 KPP, dan 3 Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang mengalami perubahan nomenklatur (nama) kantor.

Kemudian, terdapat 27 KPP dan 1 KP2KP yang mengalami penyesuaian wilayah kerja. Hal ini dilaksanakan guna menyelaraskan beban kerja, menyesuaikan wilayah kerja, serta konsekuensi dari pembentukan KPP Madya baru.

Wajib pajak yang terdampak reorganisasi instansi vertikal telah mendapatkan pemberitahuan dari KPP terdaftar yang lama. Mulai 24 Mei 2021, pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dapat dilaksanakan di KPP terdaftar yang baru.

Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) menilai kekhawatiran mengenai utang yang berlebihan dapat diatasi dengan reformasi fiskal untuk memperluas basis pajak, meningkatkan administrasi dan kepatuhan pajak, serta menutup celah-celah perpajakan. Indonesia juga dinilai perlu mendorong pemulihan yang ramah lingkungan akan melindungi lingkungan dan mendukung pertumbuhan ekonomi, serta membuka lapangan kerja.

Direktur ADB untuk Indonesia Winfried Wicklein mengatakan, Indonesia baru akan kembali ke jalur pertumbuhannya, yakni 5% pada tahun depan. "Perkiraan tersebut seiring dengan pulihnya perdagangan secara berkelanjutan, kebangkitan sektor manufaktur, dan anggaran pemulihan ekonomi nasional yang besar untuk 2021,” kata Wicklein dalam siaran pers pada akhir April 2021.

Halaman:
Reporter: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agustiyanti
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...