Sri Mulyani: Satu Orang Indonesia Bisa Punya 40 Identitas
SDI merupakan upaya mengintegrasikan beragam data yang ada di setiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Selain itu, SDI bakal membuat interoperabilitas data dari setiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah semakin baik ke depannya. "Apalagi dengan semakin banyaknya data, informasi yang begitu deras membanjiri kita semua, ini tentu perlu adanya tata kelola data (melalui SDI)," kata Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Taufik Hanafi dalam webinar Katadata.co.id bertajuk 'Organizing Data for Better Decision Making in the Government', akhir tahun lalu.
Salah satu hambatan dalam implementasi program tersebut yakni kesiapan infrastruktur digital di Indonesia. Koordinator Sekretariat SDI Oktorialdi Ilyas mengatakan, Indonesia masih belum memiliki pusat data yang terintegrasi.
Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika,, Indonesia memiliki 2.700 pusat data yang tersebar di 630 kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Masing-masing instansi di Indonesia pun memiliki aplikasi yang berbeda-beda dalam mengolah data.
Oktorialdi mengatakan, ada sekitar 27 ribu aplikasi untuk mengolah data di seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. "Pekerjaan besarnya itu membangun data center terpadu, membangun satu aplikasi yang bisa dipakai oleh semua institusi pemerintah pusat dan daerah, baru Satu Data Indonesia bisa keluar," kata Oktorialdi.
Hambatan lainnya dalam implementasi SDI adalah berbeda-bedanya format dan metadata di setiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Ada pula masalah ego sektoral dari setiap instansi pemerintahan. Akibat ego sektoral tersebut, tak jarang kementerian/lembaga atau pemerintah daerah enggan membagikan datanya.
"Ini jadi tantangan kita semua, bagaimana besarnya membangun Satu Data Indonesia itu," kata Oktorialdi.
