Jaga Daya Beli, Sri Mulyani Soroti Minimnya Pencairan BLT Desa Rp 28 T
Penyerapan anggaran 163 kabupaten baru mencapai Rp 938,3 miliar dari alokasi Rp 11,51 triliun, 151 kabupaten baru menyerap Rp 2,18 triliun dari alokasi Rp 10,05 triliun, 99 kabupaten menyerap Rp 2,27 triliun dari alokasi Rp 6,1 triliun. Sedangkan 21 kabupaten sudah menyerap Rp 717,6 miliar dari alokasi Rp 1,2 triliun.
Pemda dengan penyaluran BLT Desa di atas 50%, yakni Kabupaten Manggarai, Barru, Karangasem, Membawah, Buleleng, Denpasar, Kudus, dan Sleman. Kemudian Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Mimika, Belitung Timur, Sinjai, Bolaang Mongondow Utara, Lombok Utara. Lalu Kabupaten Banyuasi, Hulu Sungai Selatan, Sukabumi, dan Kendal.
"Kami terutama masih perlu mendorong 24.547 desa di 163 kabupaten yang rata-rata penyerapannya baru mencapai 8,2% dan 25.815 desa di 151 kabupaten yang rata-rata penyerapannya baru 21%," katanya.
Berdasarkan data Kementerian keuangan, 54,17% penerima BLT Desa adalah petani dan buruh tani, 5,14% UMKM, 3,45% nelayan, 2,46% buruh pabrik, 0,21% guru, dan 34,56% lainnya.
"BLT Desa penting bagi warga desa untuk melalui PPKM yang membatasi mobilitas atau aktivitas ekonomi," ujarnya.
Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat ada 169 kasus korupsi selama semester I/2020. Dari jumlah tersebut, korupsi di sektor anggaran dana desa paling banyak terjadi, yakni 44 kasus. Sektor pemerintahan dan pertanahan menyusul dengan masing-masing 13 kasus korupsi.
