Strategi Pemerintah Merombak Program Bansos untuk Tekan Kemiskinan
Selain perbaikan pada sistem pendataan, reformasi program perlinsos juga perlu menyederhanakan berbagai program bantuan sosial yang sudah ada. Hal ini untuk memperkuat kapasitas pemerintah pusat, pemerintah daerah serta desa dan keluarahan dalam penyelenggaran layana sosial lintas sektor.
"Presiden telah menyarankan melakukan penyederhanaan program perlinsos yang saat ini masih terfragmentasi sehingga berjalan kurang efektif dan efisien," kata Suharso.
Kementerian Keuangan mencatat pemerintah menyediakan anggaran untuk perlinsos dalam program PEN 2021 sebesar Rp 187,84 triliun. Pos anggaran ini jadi salah satu yang terus dinaikkan di tengah kembali naiknya kasus Covid-19 varian Delta, sebelumnya anggaran perlinsos hanya sebesar Rp 153,86 triliun.
Pemerintah juga menghadirkan sejumlah program perlinsos tambahan semenjak penerapan PPKM Darurat hingga PPKM Level 1-4 yang masih berlangsung sampai sekarang. Tambahan tersebut antara lain, penyaluran bantuan beras bulog 10 Kg per keluarga, kartu sembako PPKM, perpanjangan diskon listrik dan abonemen hingga akhir tahun, subsidi kuota internet hingga bantuan subisid upah (BSU) yang mulai cair minggu ini.
Kementerian Keuangan juga mengklaim penyaluran berbagai program perlinsos sepanjang pandemi tahun lalu berhasil menahan angka kemiskinan yang makin dalam. Pemerintah memperkirakan tingkat kemiskinan tahun lalu bisa mencapai 17,5% jika program perlinsos tidak digelontorkan.
"Bansos dapat menyelamatkan lebih dari 18,8 juta penduduk agar tak jatuh ke dalam kemiskinan," kata Analis Kebijakan Ahli Muda Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Ali Moechtar dalam sebuah diskusi virtual akhir bulan lalu.
Selain itu, Berbagai program perlinsos juga diklaim membantu menahan jurang ketimpangan atau rasio gini yang berpotensi melebar menjadi 0,42% akibat pandemi Covid-19.
