Omnibus Law Adalah: Pengertian dan Pasal Kontroversinya
Buruh menilai waktu kerja yang tertuang dalam UU Ciptaker terlalu berlebihan dan cenderung eksploitatif terhadap buruh. Durasi pekerjaan paruh waktu menjadi paling lama 8 jam per hari atau 40 jam per minggu. Sementara, untuk buruh di sektor migas, perkebunan, pertambangan, dan sejenisnya, durasi jam kerja bisa melebihi 8 jam per hari.
5. Outsourcing seumur hidup
Buruh beranggapan, lewat UU Ciptaker kontrak outsourcing bisa saja seumur hidup dan diterapkan tanpa batas jenis pekerjaan.
6. Hilangnya hak upah cuti
UU Ciptaker dinilai memangkas hak buruh perempuan. Pasalnya, walaupun cuti haid dan melahirkan tidak dihapuskan, namun selama cuti tersebut para buruh tidak akan menerima bayaran.
"Yang hilang saat cuti haid dan hamil, upah buruhnya tidak dibayar, no work no pay. Akibatnya buruh perempuan tidak akan mengambil hak cuti haid dan hamilnya karena takut dipotong upahnya," ujar Iqbal.
KSPI menununtut agar buruh perempuan yang mengambil cuti haid dan melahirkan tetap menerima haknya dan mendapat bayaran sebagai pekerja. Apabila hak tersebut dilanggar, maka akan bertentangan dengan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO).
7. Kompensasi minimal 1 tahun
UU ini mengatur kompensasi bagi buruh yang akan diberikan apabila masa kerja telah mencapai minimal satu tahun. Di lain sisi, kontrak kerja sudah tidak memiliki batasan waktu. Pihak buruh khawatir, pekerja yang dikontrak di bawah satu tahun tidak akan bisa merasakan manfaat kompensasi kerja.
Dengan aturan seperti itu, para buruh menganggap pihak yang akan membayar Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) untuk karyawan kontrak dan outsourcing perlu dipertanyakan lantaran tidak memiliki kejelasan. Selain itu, pengusaha juga bisa mengontrak buruh di bawah satu tahun untuk menghindari membayar kompensasi.
"Sekarang saja jumlah karyawan kontrak dan outsourcing berkisar 70% sampai 80% dari total buruh yang bekerja di sektor formal. Dengan disahkannya Omnibus Law, apakah mau dibikin 5% hingga 15% saja jumlah karyawan tetap?” kata Iqbal.
8. Pemangkasan hari libur
Dalam Pasal 79 ayat (2) huruf (b) mengatur, para pekerja wajib diberikan waktu istirahat mingguan satu hari untuk enam hari kerja dalam satu pekan.
Selain itu, Pasal ini juga menghapus kewajiban perusahaan untuk memberikan istirahat panjang dua bulan kepada pekerja yang telah berbakti selama enam tahun berturut-turut dan berlaku tiap kelipatan masa kerja enam tahun. Pasal 79 ayat (3) hanya mengatur pemberian cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja setelah pekerja/buruh bekerja selama 12 bulan penuh. Pasal 79 Ayat (4) menyatakan, pelaksanaan cuti tahunan diatur dalam perjanjian kerja antar pihak yang melakukan kesepakatan kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Kemudian Pasal 79 ayat (5) menyebut, perusahaan tertentu dapat memberikan istirahat panjang yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
Disahkan DPR dan Diteken Jokowi
Melalui rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 5 Oktober 2020, UU Cipta Kerja resmi disahkan. Dalam rapat tersebut turut hadir beberapa pihak terkait, di antaranya Menaker Ida Fauziah, Menko Perekonomian Airlangga Hartanto, Menkeu Sri Mulyani, dan masih banyak lagi.
Terdapat 7 UU yang dikeluarkan dari pembahasan UU Cipta Kerja, khususnya UU tentang pendidikan, serta 4 UU yang dimasukkan ke pembahasan. Selain itu, ada juga perubahan terkait jumlah bab dan pasal dalam RUU Ciptaker. Saat disahkan oleh DPR, aturan itu setebal 905 halaman.
Omnibus UU Cipta Kerja resmi diundangkan pada 2 November 2020 dengan jumlah halaman final 1.187 lembar. Dokumen terkait UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bisa diakses melalui situs resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Negara (JDIH Setneg).
