Sri Mulyani Jamin Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran PEN
"Seluruh hasil audit BPK telah dikomunikasikan kepada pemerintah dan pemerintah telah berupaya secara serius menindaklanjuti seluruh catatan dan rekomendasi BPK," uja
Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Manoarfa mengungkapkan, realokasi anggaran PEN hingga empat kali hampir membuat BPK tidak memberikan opini wajar tanpa pengecualian pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun lalu.
"Sebagai catatan saja, BPK kemarin hampir tidak memberikan WTP pada pemerintah karena pelaporan program pemulihan (PEN)," kata Suharso dalam Rapat Kerja Komisi XI dengan Bappenas, Rabu (1/9).
Ia menjelaskan, refocusing yang berulang kali berdampak pada kelancaran pelaporan K/L kepada BPK. Lembaga auditor negara, menurut dia, juga menyoroti laporan Bappenas meski tak banyak anggaran hasil refocusing di lembaganya yang mengalir untuk PEN.
Bappenas telah mengalami refocusing anggaran empat kali dengan nilai Rp 668 miliar. Pemangkasan ini membuat anggaran belanja Bappenas berkurang dari pagu awal Rp 1.770 triliun menjadi Rp 1.137 triliun.
Pemerintah terus mempertebal pagu anggaran untuk program PEN 2021, khususnya pada klaster kesehatan dan perlindungan sosial (Perlinsos). Anggaran PEN naik dua kali lipat dari pagu awal APBN 2021 menjadi Rp 744,77 triliun. Meski demikian, realisasinya hingga 20 Agustus baru mencapai Rp 326,74 triliun.
