Sri Mulyani: Potensi Pajak Global Hilang Rp 3.360 T Setiap Tahun
Pemerintah pun telah meratifikasi Naskah Multilateral Instrument (MLI). Kesepakatan ini mengamandemen beberapa Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) bilateral Indonesia dengan lebih dari 40 negara secara serentak.
Bukan hanya masalah BEPS, banyak negara dunia juga mulai khawatir terkait pembagian hak pemajakan yang tidak adil atas perusahaan berbasis digital. Ini terutama dialami negara ekonomi besar seperti Indonesia, yang hanya menjadi tujuan market bukan lokasi kantor pusat dari perusahaan-perusahaan digital tersebut.
"Indonesia dan 138 negara anggota BEPS inclusive frameworks masih masih dalam proses mencapai kesepakatan terkait pembagian hak pemajakan atas laba usaha dari kegiatan ekonomi digital. Ini harus mencerminkan asas keadilan dan harmonisasi tarif pajak melalui konsep global minimum tax (GMT)," ungkap Sri Mulyani.
Sri Mulyani menargetkan pendapatan negara dalam RAPBN 2022 sebesar Rp 1.840,7 triliun. Ini terdiri atas penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.506,9 triliun, yang bersumber dari penerimaan pajak Rp 1.262,9 triliun dan penerimaan kepabeanan dan cukai Rp 244 triliun.
Selain itu, pendapatan negara juga bersumber dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tahun depan yang ditargetkan Rp 333,2 triliun. Ini terdiri atas PNBP dari sumber daya alam (SDA) Rp 122 triliun, PNBP dari kekayaan negara yang dipisahkan Rp 35,6 triliun, PNBP lainnya Rp 96,8 triliun dan pendapatan BLU Rp 78,8 triliun. Kemudian, Sri Mulyani juga memperkirakan pendapatan negara dari hibah tahun depan sebesar Rp 600 miliar.
