Utang Pemerintah Agustus Naik 18% Setahun Menjadi Rp 6.625 Triliun
Adapun pinjaman luar negeri ada yang berbentuk pinjaman bilateral sebesar Rp 308,96 triliun, pinjaman multilateral Rp 468,67 triliun dan pinjaman bank komersial Rp 42,78 triliun.
Kemenkeu mengakui kenaikan utang pemerintah tidak bisa dihindari akibat melonjaknya kebutuhan untuk penanganan Covid-19, tetapi pengelolaannya dipastikan akan terus memperhatikan prinsip kehati-hatian, terukur dan fleksibel.
Salah satu upaya yang dilakukan dengan menjaga komposisi utang berbentuk SBN domestik lebih besar dibandingkan valas.
Keberadaan SKB III dengan Bank Indonesia juga mendorong pemerintah mengurangi penerbitan SBN melalui lelang. Kerjasama ini bukan hanya menguntungkan karena dapat mengurangi beban bunga dari adanya kesepakatan burden sharing, tetapi juga menjaga stabilitas di pasar SBN khususnya agar yield bisa terus turun.
Sementara pinjaman luar negeri mulai berkurang. Pemerintah akan terus memanfaatkan pinjaman luar negeri yang biayanya lebih efisien dan melakukan konversi ke jenis pinjaman yang biaya dan risikonya lebih rendah.
Pemerintah awal pekan lalu melakukan pengelolaan utang atau liabilty management di pasar global untuk pertama kalinya dengan metode tender offer. Pemerintah membeli kembali beberapa seri obligasi global yang pernah diterbitkan senilai US$ 1,16 miliar atau setara Rp 16,5 triliun.
"Serta (pemerintah) melakukan debt swap, yaitu membayar utang dengan cara menukarnya menjadi program pembangunan tertentu yang menjadi perhatian negara donor," tulis laporan tersebut.
Selain melakukan sejumlah langkah tersebut, Kemenkeu juga mengungkap pihaknya akan tetap memantau berbagai risiko yang perlu diwaspadai mulai dari masalah kesehatan hingga gejolak ekonomi eksternal.
Pemulihan kesehatan dari Covid-19 dinilai belum maksimal karena akses vaksinasi global yang tidak merata, serta kemunculan varian Delta dan berbagai varian baru setelahnya yang berpotensi memperlama pemulihan.
Selain itu, adanya isu tapering off bank sentral AS akhir tahun ini, risiko rencana kenaikan batas utang pemerintah AS dan kekhawatiran atas stabilitas sektor keuangan Tiongkok akibat isu gagal bayar Evergrande juga menjadi perhatian pemerintah.
