Sri Mulyani Ungkap Banyak Hambatan dalam Penagihan Piutang BLBI
Bukan hanya sita aset, Sri Mulyani mengatakan penyelesaian utang para obligor dan debitur ini bisa saja melalui jalur hukum. Satgas BLBI juga akan berkerjasama dengan berbagai Kementerian dan Lembaga, termasuk lembaga yudikatif untuk mengejar para pengemplang, baik yang masih ada di dalam mauapun di luar negeri.
"Saya berharap seluruh obligor dan debitur ini menunjukka itikad membayar kembali hak negara, karena kalau tidak bayar utang adalah suatu kedzaliman, artinya mengambil hak warga lainnya," kata Sri Mulyani.
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfund MD sebelumnya juga telah meminta Satgas tak lagi meladeni permintaan negosiasi obligor dan debitur, serta fokus pada pengejaran aset bagi yang tidak memiliki itikad baik.
Mahfud mengatakan, telah meminta Satgas untuk menanyakan kepada seluruh obligor atau debitur BLBI kapan dan bagaimana akan melunasi kewajibannya. Dengan demikian, pemerintah dapat segera melakukan sita aset bagi obligor dan debitur yang tidak dapat atau ingin menyelesaikan kewajibannya.
"Kenapa ini lambat? Karena setiap datang obligor atau debiturnya minta dihitung ulang dan bahwa nilainya salah. Sekarang kami harus tegas. Jadi, kami akan bekerja dan tidak akan lagi tawar-menawar yang tidak ada gunanya," kata Mahfud MD yang menjadi Ketua Dewan Pengarah Satgas BLBI dalam Konferensi Pers, Senin (8/11).
Di sisi lain, menurut Mahfud, pemerintah juga menyediakan opsi jalur pidana bagi obligor atau debitur yang berdasarkan penelitian telah melakukan tindakan pidana. Ia mencontohkan obligor dapat dikenakakan pidana jika mengalihkan aset atau menjaminkan aset pihak ketiga tanpa legalitas.
