Sri Mulyani Perkirakan Penerimaan Pajak 2021 Capai Target Rp 1.229 T
Sri Mulyani mengatakan, potensi penerimaan yang mencapai target tahun ini akan mendorong penerimana pajak tahun depan mampu mencapai target. Apalagi, penerimaan pajak tahun depan juga belum mempertimbangkan potensi peningkatan penerimaan pajak sebagai dampak implementasi dari Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Melalui beleid sapu jagat perpajakan ini, pemerintah akan memerpluas basis perpajakan.
"Dari sisi perpajakan telah disampaikaan target tahun depan Rp 1.510 triliun teridir dari peneriman pajak Rp 1.265 triliun dan kepabenan dan cukai Rp 245 triliun, angka ini terlihat relatif bisa dicapai," kata Sri Mulyani.
Sekalipun optimistis bahwa penerimaan perpajakan tahun depan bisa dicapai, ia memastikan kondisi tersebut tidak akan menganggu reformasi perpajakan yang tengah berjalan. Hal ini karena pemerintah masih punya tugas untuk bisa meyehatkan APBN kembali memasuki tahun ketiga penerapan UU Nomor 2 tahun 2020. Melelaui beleid ini, pemerintah hanya diperbolehkan melampaui defisit APBN di atas 3% sampai tahun 2022.
Selain meningkatkan penerimaan dari sisi pajak, UU HPP diharapkan juga dapat mendorong rasio perpajakan meningkat. Sri Mulyani mengungkap berbagai reformasi perpajakan, termasuk di dalamnya UU HPP, akan mendorong rasio perpajakan mencapai 10,14% pada tahun 2025.
Dari sisi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ditargetkan sebesar Rp 335,6 triliun pada tahun depan. Sekalipun nilainya lebih rendah dari outlook tahun ini, Sri Mulyani memastikan pihaknya tetap waspada seiring volatilitas harga-harga komoditas dan kenaikan harga yang tidak jangka panjang.
Kementerian Keuangan melaporkan hingga akhir Oktober, penerimaan PNBP mencapai Rp 349,2 triliun atau sudah melampauai target APBN sebesar Rp 298,2 triliun. PNBP bahkan sudah mencapai target sejak September lalu.
