Dana PEN Masih Tersisa Rp 86 Triliun, Bansos dan UMKM Tak Capai Target
Lebih lanjut, anggaran perlindungan sosial terpakai Rp 171 triliun aatu 91,5% dai pagu.
Anggaran ini dipakai untuk berbagai bentuk bansos seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bansos Tunai, BLT Desa, pemberian Kartu Prakerja, bantuan Kuota Internet hinga Diskon Listrik.
Anggaran untuk program prioritas terpakai Rp 105,4 triliun atau 89,3% dari pagu.
Anggaran ini dipakai untuk mendukung program padat karya yang memperkerjakana 2,26 juta tenaga kerja, dukungan bagi program pariwisata dan pemberian fasilitas pinjaman daerah Rp 10 triliun.
"Kita sudah anggarkan Rp 117 triliun, (tapi) belum terserap semuanya. Ada masalah di dalam programnya, entah untuk padat karya , pariwisata atau fasilitas lainnya," kata Sri Mulyani.
Sementara dukungan untuk UMKM dan korporasi terserap paling rendah, yakni hanya 71,5% dari pagu.
Realisasi dukungan UMKM dan korporasi sebesar Rp 116,2 triliun dipakai untuk berbagai bantuan seperti Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) kepada 12,8 juta usaha, bantuan kepada 1 juta PKL , IJP (Imbal Jasa Penjaminan/Premi) kepada 2,45 juta UMKM dan 69 korporasi, serta subsidi bunga KUR kepada 7,51 juta debitur.
Sementara itu, untuk tahun ini pemerintah menyediakan anggaran PEN sebesar Rp 414,1 triliun.
Program PEN 2022 akan lebih ramping dibandingkan tahun ini, dari lima klaster menjadi tiga klaster.
Anggaran PEN tahun depan hanya untuk belanja kesehatan sebesar Rp 117,9 triliun, perlindungan sosial sebesar Rp 154,8 triliun dan penguatan pemulihan ekonomi sebesar Rp 141,4 triliun.
