IMF Peringatkan Risiko Bank Sentral Borong Surat Utang Pemerintah
Dengan berbagai risiko tersebut, IMF dalam paper terbarunya memberikan sejumlah rekomendasi bagi bank sentral di negara berkembang dalam menjalankan program pembelian aset. Prinsip utamanya, menurut IMF, setiap pembelian yang dilakukan bank sentral harus atas inisiatifnya sendiri, yakni untuk tujuan yang diamanatkan bukan tujuan pemerintah.
Besaran dan durasi pembelian aset juga harus selaras dengan tujuan tersebut. Pembelian yang dilakukan untuk stabilitas keuangan umumnya harus dalam skala yang sederhana dan berkurang ketika tekanan keuangan mereda.
"Prinsip ini paling idela dilakukan dengan memastikan bahwa pembelian aset bank sentral dilakukan di pasar sekunder, dibandingkan pembelian “langsung” melalui pembelian pasar primer atau fasilitas dana cerukan (overdraft facility)," ujar IMF.
Menurut IMF, pembiayaan langsung (directly) memberikan keleluasan bagi pemerintah untuk menentukan ukuran neraca bank sentral dan tingkat bunga yang akan dibayarkan. Hal ini cenderung melemahkan disiplin fiskal dan meningkatkan risiko monetisasi utang.
Di dalam negeri, Bank Indonesia (BI) juga memborong aset pemerintah melalui tiga Surat Keputusan Bersama (SKB) yang diteken sejak 2020. Dalam kesepakatan terbaru yakni SKB III yang diteken Agustus 2021, BI menjadi standby buyer untuk pembelian obligasi pemerintah senilai Rp 215 triliun untuk APBN 2021 dan Rp 224 triliun untuk tahun ini.
Pembelian SBN berlaku suku bunga rendah dari bunga pasar, yakni Reverse repo BI tenor 3 bulan. Beberapa pembelian juga berlaku burden sharing alias berbagi beban, dimana beban bunga ditanggung oleh BI sehingga pemerintah dikenakan bunga 0%.
Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur BI Perry Warjiyo berulang kali menekankan indepensi bank sentral meski kebijakan pembelian surat utang oleh BI berlanjut hingga tahun depan.
