APBN Surplus Rp 19 T per Februari Berkat Lonjakan Harga Komoditas
"Belanja non-K/L yang didominasi untuk subsidi barang, seperi LPG, listrik atau lainnya melonjak,. Kami sudah membayar belanja non-K/L Rp 93,6 triliun," kata Sri Mulyani.
Sementara itu, belanja berupa transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) meningkat 7,1% menjadi Rp 110,5 triliun. Kenaikan terutama untuk transfer ke daerah sebesar 7,8% mencapai Rp 107,1 triliun. Sementara transfer untuk dana desa anjlok 11,9% menjadi Rp 3,4 triliun.
Dengan realisasi APBN yang masih mencetak surplus, realisasi pembiayaan anggaran juga bisa ditekan. Pemerintah telah melakukan pembiayaan anggaran sebesar Rp 84 triliun atau 69,4% lebih rendah dari tahun lalu yang mencapai Rp 274,8 triliun.
Waspadai Lonjakan Belanja Subsidi
Meski realisasi belanja minim pada dua bulan pertama tahun ini, Sri Mulyani mengingatkan APBN berpotensi tertekan dalam beberapa bulan ke depan akibat potensi lonjakan belanja subsidi. APBN, menurut dia, perlu melakukan perannya sebagai shock absorber dalam bentuk pemberian subsidi dan dukungan pemulihan ekonomi.
"Meski Februari cukup positif dan surplus, APBN di bulan ketiga 2022 ini harus bersiap menjadi shock absorber lagi menjaga ekonomi dan rakyat dari gejolak global yang berasal dari kenaikan harga pangan dan energi ," kata Sri Mulyani.
Harga minyak dunia melonjak mencapai di atas US$ 100 per barel, bahkan sempat mendekati US$ 140 per barel. Angka ini jauh di atas asumsi harga minyak dalam APBN yang hanya mencapai US$ 63 per barel.
Kementerian Keuangan mencatat belanja subsidi energi yang mencakup BBM, LPG, dan listrik hingga Februari 2022 mencapai Rp 21,65 triliun. Angka ini melonjak dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp 12,35 triliun. Namun demikian, Sri Mulyani mengatakan, lonjakan pembayaran subsidi tersebut terutama terjadi karena kenaikan pembayaran kurang bayar atas penyaluran subsidi tahun sebelumnya yang naik dari Rp 2,27 triliun pada Februari 2021 menjadi Rp 10,17 triliun.
