Sri Mulyani Butuh Rp 198 T agar Harga BBM Subsidi Tak Naik
Ia menyebut pemerintah memperhatikan sejumlah 'rambu-rambu' sebelum menentukan opsi mana yang akan diambil. Pertama, Aspek daya beli masyarakat dinilai menjadi perhatian pemerintah, terutama menjaga daya beli kelompok masyarakat 40% terbawah.
Kedua, pemerintah juga menelaah kapasitas APBN. Anggaran subsidi dan kompensasi tahun ini sudah bengkak mencapai ratusan triliun dan masih tidak cukup. Jika angkanya bertambah maka berisiko menjadi tagihan kompensasi yang digeser ke tahun depan. "Pada 2023 kita sudah ada Pemilu dan segala macam, makanya kita harus melihat APBN secara detail," kata Sri Mulyani.
Ketiga, pemulihan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sudah kuat mencapai 5,44% pada kuartal II, tetapi juga perlu melihat komposisi pemulihan tersebut terutama dari sisi konsumsi. "Masyarakat atas mungkin sudah kuat, tapi yang bawah kurang," kata Sri Mulyani.
Sekalipun pemerintah ingin menambah anggaran, DPR tampaknya sulit memberi restu. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah sebelumnya mengatakan anggaran subsidi yang mencapai ratusan triliun tersebut banyak dinikmati masyarakat yang mampu.
"Apakah surplus ratusan triliun APBN saat ini juga akan ditambal ke subsidi lagi? Padahal subsidi BBM dan LPG 3 kg tidak tepat sasaran. Apakah itu akan diteruskan? Ini kepentingan siapa sebetulnya mempertahankan subsidi bentuk begini," kata Said saat ditemui di Kompleks DPR RI, Kami (16/8).
