Jadi Beban APBN, Biaya Pensiun PNS Terus Membengkak di Atas Rp 100 T
Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya mengutarakan urgensi reformasi sistem pensiun PNS yang berlaku saat ini. Menurut dia, skema pay as you go bakal berisiko jangka panjang terhadap APBN.
"Ini memang akan menimbulkan suatu risiko dalam jangka yang panjang, Apalagi nanti kalau kita melihat jumlah pensiunan yang akan sangat meningkat," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI pekan lalu.
Dengan tantangan tersebut, Sri Mulyani mengingatkan soal pentingnya reformasi untuk aturan pensiunan PNS ini. Ia ingin belajar dari Australia yang tiga puluh tahun terakhir sudah mereformasi sistem pensiunannya.
"Hasilnya mereka sekarang sudah mengelola lebih dari US$ 1 triliun dari Superannuation ini, dan ini suatu sumber untuk stabilisasi perekonomian yang luar biasa," kata Sri Mulyani.
Dalam dokumen laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP), kewajiban jangka panjang untuk pensiunan PNS dalam perkiraan tahun lalu lebih dari Rp 2.900 triliun. Ini terdiri atas kewajiban untuk PNS pusat sebesar Rp 935 triliun dan PNS daerah Rp 1.994 triliun.
