Pengamat Sarankan DPR Panggil Bupati Meranti soal Hinaan ke Kemenkeu
Ia merasa tak puas dengan penjelasan Kementerian Keuangan melalui audiensi secara daring maupun luring. Kekecewaannya terhadap pemerintah pusat itu sampai pada ancamannya untuk melepaskan diri dari Indonesia. Kabupaten Kepulauan Meranti memang berhadapan langsung dengan Selat Malaka dan secara geografis dekat dari Malaysia.
"Kalau enggak mau ngurus, kasih lah kami ke negeri sebelah. Atau bapak tidak paham juga omongan saya, apa perlu Meranti angkat senjat? Kan enggak mungkin. Ini menyangkut masyarakat Meranti yang miskin ekstrim," ujarnya.
Pernyataan pedas Bupati Kepulauan Meranti itu kemudian ditanggapi Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo dalam utas di akun twitter resminya @prastow. Ia keberatan dan menyayangkan pernyataan Adil.
"Ini jelas ngawur dan menyesatkan, karena Kemenkeu justru sesuai UU telah menghitung dan menggunakan data resmi Kementerian ESDM dalam membagi DBH," tulisnya, Minggu (11/12).
Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran Rp 207,7 miliar untuk transfer DBH ke Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun depan, naik 4,84% dibandingkan tahun ini. Namun khusus untuk DBH migas, angkanya memang turun 3,53% menjadi Rp 115 miliar.
Prastowo menyebut, penurunan tersebut karena lifting minyak tahun ini dari data Kementerian ESDM menunjukkan penurunan dari 2.489,71 ribu menjadi 1.970,17 ribu barrel setara minyak. Penurunan lifting migas tahun ini berpengaruh pada formulasi perhitungan DBH yang diberikan tahun depan.
Ia juga mengingatkan bahwa aturan baru dalam UU HKPD mengubah ketentuan pembagian DBH. Dana bukan hanya ditransfer ke daerah produsen, tetapi juga ke daerah pengolah serta daerah tetangga yang berbatasan langsung dengan daerah produsen.
Dengan demikian, uang hasil produksi minyak di Kabupaten Kepulauan Meranti sebetulnya bukan hanya diberikan Kabupaten Meranti saja, tetapi juga kabupaten tetangganya yang berbatasan langsung.
Selain menjelaskan asal usul dana yang akan ditransfer ke pemda Kepulauan Meranti, Prastowo juga menyampaikan beberapa kritikannya karena pengelolaan keuangan di daerah tersebut rupanya lambat. Ia menyebut indikator kinerja pengelolaan anggaran daerah itu lebih rendah dari kebanyakan daerah lain di Indonesia.
Realisasi bansos untuk masyarakat miskin terdampak inflasi juga baru terpakai kurang dari 10% sampai 9 Desember. Belanja daerah secara keseluruhan di Kabupaten Kepulauan Meranti juga baru terserap 62,5%.
