Jutaan Wajib Pajak akan Didenda Rp 100 Ribu karena Terlambat Lapor SPT
UU KUP pasal 7 itu juga memberikan pengecualian denda bagi kelompok wajib pajak orang pribadi dengan kriteria berikut:
- Orang pribadi yang telah meninggal dunia, tak lagi melakukan kegiatan usaha atau pekerja bebas, dan berstatus WNA yang sudah tidak lagi tinggal di dalam negeri
- Badan yang tidak lagi melakukan kegiatan usaha di Indonesia, badan usaha asing yang tidak lagi berkegiatan usaha di Indonesia tapi belum dibubarkan sesuai peraturan yang berlaku
- Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi
- Wajib pajak yang terkena bencana
- Wajib pajak lain yang ditentukan dalam PMK 186 2007: yakni wajib pajak yang terkena kerusuhan massal, musibah kebakaran, ledakan bom atau serangan terorisme, perang antar suku dan kegagalan sistem komputer administrasi perpajakan
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menerima 12.016.189 SPT Tahunan dari Wajib Pajak hingga 31 Maret. Ini terdiri dari wajib pajak orang pribadi sebanyak 11,37 juta dan wajib pajak badan sebanyak 285 ribu.
Rasio kepatuhan SPT tersebut sebesar 61,8% dari total 19,44 juta wajib lapor SPT, terdiri atas 17,51 wajib pajak orang pribadi dan 1,92 juta badan. Target rasio kepatuhan tahun ini sebesar 83%. Sementara, jumlah SPT yang sudah masuk sampai akhir Maret itu naik 3,13% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
“Bagi Wajib Pajak yang belum lapor SPT setelah tanggal 31 Maret ini, kami imbau untuk segera melaporkannya. Kewajiban lapor SPT tetap ada karena batas waktu pelaporan tidak menggugurkan kewajiban lapor SPT Tahunan yang ditetapkan undang-undang,” ujar Dwi dalam keterangannya 1 April lalu.
