Apakah Indonesia Bisa Menjadi Negara Maju pada 2045? Ini Kata Ekonom
Ia menyebut banyak negara yang rasio penyaluran kreditnya relatif besar dan terkategorisasi sebagai negara maju. Namun, di Indonesia suku bunga kredit relatif tinggi sehingga biaya pembangunan menjadi tidak murah. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam upaya mendorong perekonomian Indonesia menjadi negara maju.
Aspek lain yang juga tidak kalah penting dalam upaya mendorong perekonomian adalah kemampuan fiskal. Hal ini bisa diukur salah satunya dengan bagaimana pemerintah mendorong penerimaan yang lebih tinggi. Dengan demikian, negara bisa membiayai belanja-belanja untuk pembangunan.
“ Katakanlah infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan biaya perlindungan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Kalau kita lihat dalam beberapa tahun ke belakang, salah satu ukuran yang paling sering digunakan adalah rasio pajak terhadap PDB Indonesia yang masih relatif rendah dibandingkan dengan beberapa negara pembanding,” kata Yusuf. Kondisi ini bisa menjadi penghambat bagi biaya pembangunan yang dibutuhkan untuk mendorong perekonomian Indonesia menjadi negara maju.
Strategi Pemerintah untuk Mengejar Ambisi Menjadi Negara Maju
Lalu, bagaimana upaya pemerintah agar Indonesia menjadi negara maju pada 2045?
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan ada beberapa strategi yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maju pada 2045. Berbagai kebijakan fiskal terus dilakukan pemerintah untuk mendorong terciptanya industrialisasi yang berkelanjutan dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Sejumlah strategi pemerintah, antara lain investasi di bidang sumber daya manusia, insentif industri, dan pembangunan infrastruktur. Ia juga menjelaskan bahwa untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, investasi di bidang sumber daya manusia (SDM) menjadi sangat penting, bahkan menjadi ciri dari suatu negara maju atau berpendapatan tinggi (high-income country).
“Tidak mungkin suatu negara maju jika masyarakatnya backward. Makanya, dalam APBN ada investasi sumber daya manusia yang sangat besar: pendidikan 20%, kesehatan 5,6%, dan social safety net kita itu mendekati 18%,” kata Sri Mulyani.
Terkait fenomena deindustrilisasi, sebelumnya Sri Mulyani mengatakan, untuk mendorong sektor manufaktur dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045 dibutuhkan akselerasi dari sisi produktivitas.
Selain itu, pemerintah akan menggunakan berbagai instrumen fiskal untuk memberikan insentif, misalnya dari sisi perpajakan maupun dari sisi belanja. “Kami melakukan penyertaan modal negara dan memberikan dukungan modal kepada badan usaha milik negara (BUMN) yang memiliki peranan, baik dalam pembangunan infrastruktur, SDM, maupun dari sisi berbagai kebijakan yang lain,” kata Sri Mulyani.
Menyusun Tahapan Transformasi Ekonomi
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah telah menyusun tahapan transformasi ekonomi melalui Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang sedang disiapkan penyusunan undang-undangnya.
Masing-masing tahapan tersebut memiliki target capaian pertumbuhan ekonomi, target peran industri manufaktur terhadap PDB, serta target proporsi jumlah kelas menengah. Selain memperkuat transformasi ekonomi, strategi kebijakan juga diimplementasikan untuk mendorong optimalisasi berbagai potensi, yang salah satunya menyasar aspek Sumber Daya Manusia (SDM). Perbaikan regulasi dan prosedur kemudahan berusaha juga menjadi wujud kesungguhan Pemerintah dalam melakukan reformasi struktural.
“Indonesia juga mempunyai berbagai modal untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, yaitu SDM yang mendekati puncak bonus demografi, yang hanya bisa kita peroleh dalam 13 tahun ke depan dan hanya akan terjadi sekali dalam sebuah peradaban bangsa. Oleh karena itu, kita tidak bisa hanya menunggu ataupun kita pasif. Kita harus aktif, agar bonus demografi yang 13 tahun ini bisa kita capai,” kata Airlangga dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (2/11).
Berbagai upaya terkait pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) juga dilakukan melalui upaya diversifikasi ekspor dan hilirisasi sebagai langkah awal menuju industrialisasi. Saat ini, hilirisasi telah dimulai dengan membangun ekosistem baterai kendaraan listrik ataupun kendaraan listrik dan hilirisasi mineral.
“Hilirisasi yang disinergikan dengan strategi mencapai ekonomi berkelanjutan juga menjadi rancangan kebijakan yang akan dilakukan pemerintah,” kata Airlangga.
Di kancah internasional, Indonesia juga tengah berupaya mengajukan untuk menjadi anggota Organisasi Kerja sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD). “Upaya pemerintah ini akan beriringan juga dengan upaya meningkatkan daya saing Indonesia sebagai bagian dari transformasi menjadi negara maju, setara dengan anggota OECD lainnya,” katanya.
Dengan kondisi fundamental ekonomi saat ini yang cukup solid dan berbagai kebijakan yang telah diimplementasikan serta dengan upaya memitigasi arah kebijakan di masa mendatang tersebut, Airlangga mengatakan, pemerintah optimistis mampu mewujudkan visi Indonesia Emas di tahun 2045.
