Belajar dari Ketimpangan Brazil, RI Diminta Berdayakan Warga Lokal IKN
"Karena jauh dari ibu kota lama dan harus pakai pesawat. Kemudian ibu kota baru dikelilingi kawasan kumuh. Jadi pemindahan ke Brasilia sampai sekarang gagal dalam konteks ibu kota yang tumbuh sesuai fungsinya, tujuan awal pemindahan itu," jelasnya.
Antisipasi Ketimpangan Sosial
Untuk mengantisipasi ketimpangan di IKN, Bhima menyarankan serapan tenaga kerja lokal lebih diutamakan. Kedua dari sumber bahan baku konstruksi, berasal dari kontraktor atau vendor yang mengerjakan proyek ini dipastikan berasal dari daerah IKN.
Yang ketiga adalah perencanaan wilayah RT, RW, tata ruang di IKN jangan sampai menimbulkan gentrifikasi atau kesenjangan antara perumahan elit dengan perumahan ASN, ataupun perumahan penduduk lokal.
"Dan dipastikan juga, perumahan - perumahan yang disediakan untuk masyarakat lokal bisa dikomunikasikan dengan pengembang. Mereka tetap harus memperoleh akses transportasi, sanitasi, air bersih, energi, sarana pendidikan dan kesehatan yang kemudian jaraknya dekat atau terjangkau," tegasnya.
Selain itu, perlu adanya pengaturan tarif kesehatan dan pendidikan walaupun dari instansi swasta. Sehingga, penyediaan fasilitas tersebut tidak terlalu bersifat komersil dan bisa dijangkau oleh setiap orang.
Berikutnya lagi, menurut Bhima, perlu adanya partisipasi masyarakat lokal dalam menentukan tata wilayah perencanaan IKN dengan mengedepankan prinsip keterbukaan serta transparansi sehingga siapa saja bisa terlibat dalam pembangunan proyek IKN.
"Plus mengatur pengaduan, kalau ada masyarakat lokal yang tidak dilibatkan atau hak-haknya kemudian menabrak kepentingan komersil, maka langsung ditanggapi otoritas IKN sehingga proyeknya lebih inklusif," terangnya.
Sebagai informasi, Presiden Indonesia Joko Widodo mendorong pemindahan ibu kota Indonesia ke luar Jawa. Lokasi ibu kota baru meliputi sebagian besar wilayah administrasi Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur.
Pembangunan IKN ini merupakan salah satu proyek prioritas strategis yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024. Berdasarkan data Kemenkeu, pembangunan proyek IKN ini akan menghabiskan dana Rp 466 triliun yang berasal dari APBN, skema kerjasama pemerintah - KPBU, pendanaan internasional dan lainnya.
