Belanja Pertahanan Naik, Sri Mulyani - Prabowo Buka Opsi Tarik Utang
"Sesuai keputusan Bapak presiden sebelumnya yaitu US$ 55 miliar yang akan [digunakan] untuk memenuhi berbagai belanja alutsista dari pinjaman luar negeri selama 3 restra jadi. Dalam hal ini [tahun] 2024 - 2029 nanti, kemudian 2029 - 2034," jelasnya.
Pada Agustus 2023 lalu, Sri Mulyani sempat menyampaikan, bahwa pemerintah telah mengalokasikan Rp 324 triliun untuk pengeluaran terkait hukum, pertahanan dan keamanan pada tahun depan. Anggaran tersebut naik 2,3% salah satunya sebagai persiapan Pemilu.
Hal ini disampaikan oleh Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN 2024 di kantor pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Rabu (16/8). Dalam kesempatan itu, bendahara negara ini menyebut peningkatan anggaran tersebut sebagai bentuk kepastian hukum di tengah suasana geopolitik global yang meningkat.
"Ini juga untuk mendukung Pemilu 2024 terutama untuk pengamanan terutama kepada Kepolisan RI," kata Sri Mulyani
Selain mendukung Pemilu, anggaran ratusan triliun itu juga akan dipakai untuk pengadaan berikut pemeliharaan dan perawatan alat utama sistem pertahanan (alutsista), alat material khusus (almatsus) dan alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam).
Kemudian untuk pelaksanaan kegiatan operasional hukum dan pertahanan keamanan. Anggaran juga dipakai untuk modernisasi alutsista berupa pengadaan atau penggantian pesawat udara dan kendaraan tempur.
Selain itu, untuk mendukung pengadaan alutsista hingga pemeliharaan dan perawatan Kapal Perang Republik Indonesia (KRI), Kapal Angkatan Laut (KAL), alat apung (Alpung), dan kendaraan tempur (Ranpur).
