Ganjar Usul Anggaran Pertahanan Capai 2% dari PDB, Apa Bisa?
Selain itu, penyusunan anggaran pertahanan harus menyesuaikan dengan strategi pertahanan nasional Indonesia, namun tidak terbatas pada kuantitas dan kualitas alat utama sistem senjata (alutsista) milik Indonesia.
"Faktor lainnya seperti luas wilayah, jumlah penduduk, serta kondisi geopolitik di kawasan sekitar juga dapat menjadi faktor pertimbangan lainnya dalam menyusun anggaran pertahanan Indonesia," ujar Josua.
Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad justru menilai, kenaikan anggaran pertahanan di level 1% masih memungkinkan. Tapi jika sudah menyentuh angka 2% akan sulit.
"Kalau 2% nggak realistis, kejar-kejaran dengan PDB dan pertumbuhan pendapatan negara. Ini akan memberi implikasi tertentu dan belanja kementerian dan lembaga lain juga akan bergeser," kata Tauhid.
Misalnya, anggaran pertahanan dalam RAPBN 2024 mencapai Rp 135,5 triliun. Kemudian outlook 2023 sebesar Rp 144,7 triliun dan pada 2022 sebesar Rp 150,3 triliun. Sementara PDB atas dasar harga mencapai Rp 19.588,4 triliun pada 2022.
"Angka [anggaran pertahanan] terakhir sekitar Rp 130-an triliun, berarti 1% itu sekitar 180 triliun terhadap PDB. Nah, kalau 2% berarti bisa lebih Rp 200 triliun, dan itu terlalu tinggi lompatannya," ujarnya.
Menurut Tauhid, anggaran pertahanan tetap penting. Tapi, akan lebih baik jika kenaikannya dilakukan secara bertahap melihat proporsi pertumbuhan APBN dan belanja negara.
Selain mempertimbangkan proporsi APBN, Tauhid juga mendesak pemerintah untuk meningkat industri pertahanan dalam negeri, terutama dari sisi rantai pasok. Sehingga tidak terlalu mengandalkan alutsista impor dari luar.
"Misalnya, dengan penyediaan kendaraan lapis baja dan kebutuhan sarana prasarana untuk para prajurit dari dalam negeri. Jika membutuhkan alat berteknologi tinggi seperti pesawat terbang dan kapal bisa beli di luar jika untuk keperluan jangka panjang," katanya.
