Viral Pesan Sri Mulyani: Pilihan Pemilu Boleh Beda, Tapi Baca Data
"Jadi, saya katakan menjelang Pemilu, Anda boleh berbeda pilihan siapa saja yang Anda pilih, that's really your hak sebagai warga negara. Tapi gunakan secara rasional. Baca data, baca statement, lihat dan pilih. Path mana, Indonesia mau ke depan," ujar Sri Mulyani.
Usulan Anggaran Kemenhan Banyak Ditolak Menkeu
Diketahui sebelumnya, Prabowo sempat menyinggung Sri Mulyani karena banyak menolak usulan anggaran Kemenhan. Salah satu alasannya karena mempertimbangkan kondisi pandemi Covid-19. Hal itu disampaikan oleh Prabowo dalam Debat Capres Ketiga pada Minggu (7/1) di Istora Senayan, Jakarta.
Staf Khusus Sri Mulyani, Yustinus Prastowo kemudian menjelaskan, bahwa saat masa pandemi covid-19, dibutuhkan respon kebijakan yang baik serta penanganan dengan segenap daya upaya, untuk dapat mengatasi dampak kesehatan, sosial, dan ekonomi Indonesia.
"Salah satu kebijakan yang diambil pemerintah dan didukung DPR adalah APBN diprioritaskan pada penanganan dampak pandemi covid-19, antara lain melalui kebijakan refocusing anggaran," kata Yustinus kepada Katadata.co.id, Selasa (10/1).
Kebijakan ini melalui keputusan sidang kabinet dan ditindaklanjuti dengan berbagai koordinasi, penyesuaian atau refocusing anggaran yang dilakukan pada masa pandemi covid-19. Kebijakan ini berlaku untuk semua kementerian dan lembaga (K/L) melalui penyusunan prioritas ulang belanja oleh K/L, demi menangani dampak pandemi covid-19.
Selain itu, refocusing kegiatan dan anggaran juga ditetapkan serta diputuskan oleh masing-masing kementerian terhadap kegiatan yang bisa untuk ditunda. Sebab, kementerian terkait lebih memahami kegiatan yang paling mendesak, prioritas dan dapat ditunda karena pandemi.
"Refocusing dilakukan KL dengan memblokir anggaran dari kegiatan yang diusulkan untuk ditunda oleh KL. Kegiatan dan anggaran yang dilakukan pemblokiran ini dapat dilakukan relaksasi (buka blokir) sesuai prioritas dan kondisi anggaran," kata Yustinus.
Tak hanya itu, Yustinus bilang, pelaksanaan anggaran oleh kementerian atau lembaga dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian diaudit oleh BPK dan dipertanggungjawabkan kepada DPR.
"Kita bersyukur, berkat kerja sama, sinergi, dan dukungan seluruh pihak, Indonesia dapat menangani pandemi dengan baik dan termasuk negara yang dapat kembali pulih lebih cepat dan kuat," ujarnya.
