Jokowi Kucurkan BLT Rp 600 Ribu Jelang Pilpres 2024, Ini 3 Faktanya
Jelang Pemilu 2024, Presiden Joko Widodo (Jokowi) makin getol membagikan bantuan sosial (bansos) kepada penerima dengan seremoni yang dihadiri banyak warga. Walaupun, penyaluran bansos sudah bisa dilakukan dengan transfer atau via kantor pos.
Yang terbaru, orang nomor 1 di Indonesia ini kembali menggulirkan bantuan langsung tunai (BLT) senilai Rp 200 ribu per bulan lewat Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Pemerintah akan menyalurkannya untuk tiga bulan sekaligus yakni sebesar Rp 600 ribu pada Februari 2024.
Tak hanya itu, Jokowi bahkan berencana memperpanjang pembagian BLT hingga Juni 2024 mendekati masa pencoblosan Pilpres pada Februari 2024 mendatang. Dengan berbagai rencana itu, Katadata merangkum 3 fakta BLT yang digulirkan Jokowi.
Berikut 3 Fakta Penyaluran BLT:
1. Dibayarkan Sekaligus Rp 600 Ribu
Airlangga mengatakan, pemerintah memberikan BLT sebesar Rp 200 ribu per bulan untuk tiga bulan pertama 2024 kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM) untuk memitigasi risiko pangan.
"Bantuan langsung tunai untuk mitigasi risiko pangan selama tiga bulan dan itu akan dievaluasi tiga bulan lagi," kata Airlangga dikutip dari Antara, Selasa (30/1).
Bantuan langsung tunai tersebut akan diberikan selama tiga bulan, yakni Januari hingga Maret 2024 dan untuk bulan selanjutnya, akan dilakukan evaluasi.
"Jumlahnya Rp 200 ribu per bulan dan sehingga tentu ini kita baru anggarkan yang disetujui Menteri Keuangan, dievaluasi tiga bulan. Jadi, sampai bulan Maret dulu, nanti kita evaluasi, baru berikutnya nanti kita lihat kembali," katanya.
Airlangga menuturkan, BLT tersebut menggantikan program BLT El-Nino kepada masyarakat untuk dua bulan, yaitu November dan Desember 2023. Penyaluran BLT El Nino menyasar sebanyak 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM) secara nasional.
"Ini menggantikan program El Nino yang tahun kemarin diberikan di akhir tahun sebesar Rp200 per bulan juga, pada waktu itu selama dua bulan ataupun Rp400 ribu," ujarnya.
2. Alokasikan Anggaran BLT Rp 11,25 Triliun
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pihaknya telah menganggarkan dana Rp 11,25 triliun untuk program sosial bertajuk BLT Mitigasi Risiko Pangan.
"Kalau untuk tiga bulan itu Rp 11,25 triliun untuk 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), untuk periode Januari-Februari-Maret. (Cair Februari untuk) 3 bulan sekaligus," kata Sri Mulyani.
Besaran anggaran BLT itu lebih tinggi dari BLT serupa yang dikucurkan pada pengujung tahun 2023, yakni BLT El Nino dengan anggaran sebesar Rp 7,52 triliun.
Lebih tingginya anggaran disiapkan tidak terlepas dari peningkatan BLT, di mana bantuan BLT El Nino mencapai Rp 400 ribu untuk setiap keluarga penerima manfaat (KPM), sehingga ada kenaikan Rp 200.000 setiap KPM dalam BLT Mitigasi Risiko Pangan.
Meskipun baru diumumkan pada pengujung Januari, pemerintah memastikan, bantuan pangan tersebut akan disalurkan pada Februari 2024 mendatang.
3. Sumber Dana dari APBN
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan, anggaran BLT tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Sebagian besar sudah ada di APBN, tetapi memang ada beberapa perubahan-perubahan yang mungkin sifatnya merespons kondisi yang ada di masyarakat dan global," kata Febrio.
Febrio menjelaskan, selama beberapa tahun terakhir, APBN didesain sebagai shock absorber untuk menjaga ekonomi dan melindungi masyarakat dari dampak kenaikan harga pangan serta energi global. Dengan kata lain, APBN bisa memenuhi kebutuhan anggaran yang sudah ada maupun yang sifatnya mendadak.
"Tentunya kita akan carikan dan itu APBN akan tetap bisa fleksibel dan ini memang tentunya bagian dari strategi kita untuk mengelola APBN itu fleksibel," kata Febrio.
Febrio menekankan bahwa pemerintah akan selalu menyiapkan anggaran untuk beberapa tahun terakhir. "Kita selalu menggunakan shock absorber, kalau ada kebutuhan di masyarakat yang disebabkan oleh gejolak yang kita lihat terjadi di pasar global misalnya, APBN-nya bisa tetap siap," ujarnya.
