Jokowi Rajin Tebar Bansos Jelang Pilpres, Ini Penjelasan Sri Mulyani
“Jadi, eksekutor untuk program seperti PKH dan Kartu Sembako itu melalui Kementerian Sosial. Kalau bantuan pangan dalam bentuk beras eksekutornya itu adalah Badan Pangan Nasional (Bapanas),” ujarnya.
Bansos sendiri masuk dalam program perlindungan sosial (perlinsos) yang mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 9,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Kartu Sembako untuk 18,7 juta KPM, serta bantuan langsung tunai (BLT) El Nino untuk 18,6 juta KPM.
Dengan program tersebut, alokasi anggaran perlinsos terus ditingkatkan oleh Kementerian Keuangan. Pagu anggaran perlinsos pada 2023 sebesar Rp 476 triliun, kemudian naik sebesar Rp 20,5 triliun menjadi Rp 493,5 triliun pada 2024.
“Kenaikan itu dibahas oleh pemerintah bersama DPR dan ditetapkan dalam UU. Jadi, kalau pemerintah menggunakan APBN, itu adalah uang APBN di mana sumber dan penggunaannya dibahas dan disetujui oleh DPR,” kata Sri Mulyani.
Jokowi Perpanjang Bansos Beras 10 Kg
Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana memperpanjang penyaluran bantuan pangan beras 10 kilogram (kg) per bulan kepada sekitar 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) hingga kuartal III 2024.
Jokowi telah mengunci komitmen penyaluran bantuan beras 10 kg per bulan hingga Juni 2024. Namun membuka kemungkinan penyaluran bansos dapat diperpanjang jika anggaran mencukupi.
“Sementara sampai Juni nanti, kalau APBN kita hitung-hitung cukup, bisa dilanjutkan lagi,” kata Jokowi saat menyerahkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah (CBP) di Gudang Bulog Purwomartani, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Senin, (29/1).
Dalam sambutannya, Jokowi menjelaskan upaya pemerintah mengucurkan bantuan pangan adalah untuk menekan dampak kenaikan harga beras karena gagal panen. “Di semua negara itu harga berasnya terkerek naik semuanya, naik. Karena apa? Panennya banyak yang gagal,” ujar Jokowi
