Sri Mulyani Ungkap 29,2 Juta UMKM Sulit Akses Kredit Perbankan
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan sebanyak 29,2 juta pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) tidak bisa mengakses pembiayaan perbankan. Padahal, porsi kredit UMKM perbankan masih rendah yakni hanya sekitar 20%, dibandingkan dengan negara-negara lain yang relatif lebih tinggi.
“Pembiayaan dan kredit bank hanya sekitar 20% dan Indonesia ini termasuk yang rendah dibandingkan banyak negara-negara lain di mana porsi pembiayaan UMKM di dalam kredit perbankan relatif lebih tinggi,” ujar Sri Mulyani dalam BRI Microfinance Outlook 2024 di Jakarta, Kamis (7/3).
Ia menjelaskan penyebab kredit tersebut masih rendah karena nilai kredit UMKM terlalu kecil bagi perbankan, namun cost atau biaya yang ditanggung lebih mahal. Sehingga menjadi beban bagi perbankan.
“Ini menjadi salah satu tantangan kenapa Indonesia masih perlu untuk meningkatkan pembiayaan dari UMKM di dalam kredit perbankan kita, oleh karena untuk meningkatkan UMKM supaya mendapatkan affordability dan akses UMKM naik kelas menjadi kebutuhan,” ujarnya.
Meski demikian, Bendahara Negara ini menekan peran penting UMKM penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bahkan UMKM memberikan kontribusi hingga 61% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Dengan kontribusinya yang besar terhadap PDB, namun UMKM yang bisa tembus pasar ekspor masih sedikit. Sri Mulyani menyebut kontribusi UMKM terhadap pasar ekspor hanya 15%.
“UMKM yang begitu besar, tapi jumlah dan dampaknya ke perekonomian belum bisa menembus pasar ekspor, karena kontribusi terhadap ekspor baru sekitar 15% dari total. Salah satu faktor yang menjadi kendala adalah pembiayaan dan 29,2 juta tidak mampu mengakses pembiayaan,” ujarnya.
Dorong Pembiayaan UMKM dengan Pajak dan Belanja Negara
Dengan berbagai kendala tersebut, sejumlah solusi telah dipersiapkan pemerintah. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyatakan bahwa pemerintah akan terus mendukung pembiayaan bagi UMKM melalui berbagai kebijakan seperti instrumen perpajakan hingga belanja negara.
“Dari sisi perpajakan, pajak kepada UMKM di Indonesia dengan final 0,5% dan threshold hingga Rp 4,8 miliar, itu termasuk threshold yang sangat tinggi dibandingkan negara-negara lain,” ujarnya.
Dari sisi belanja negara, alat fiskal negara muncul dalam berbagai bentuk program di berbagai kementerian/lembaga (K/L). Pembiayaan ini hadir dari berbagai program baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, di mana pendanaannya berasal dari APBN.
“Jadi walaupun kementerian yang namanya UMKM dan koperasi hanya satu yaitu Kementerian Koperasi dan UKM, tapi program UMKM itu dilakukan oleh hampir semua kementerian/lembaga di Indonesia oleh pemerintah daerah juga melalui institusi termasuk Bumdes dan BUMN seperti Bank BRI,” ujarnya.
