Daftar Menteri yang Protes ke Sri Mulyani Karena Anggaranya Dipangkas
Sejumlah menteri protes kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati karena anggaran kementeriannya dipangkas, mulai dari Menteri Investasi Bahlil Lahadalia hingga Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Tak hanya keberatan, bahkan Bahli mendesak kepada pimpinan Komisi VI DPR untuk memanggil Sri Mulyani hingga Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Manoarfa untuk meminta penjelasan. Menurut Bahli, hal ini diperlukan untuk mencapai rencana kerja pemerintah (RKP) di 2025.
Selain Bahlil, Luhut dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga merasa anggaran yang ditetapkan Kementerian Keuangan terlalu kecil dibandingkan program kerja yang harus dijalankan.
Bahlil Minta DPR Panggil Sri Mulyani
Pada Selasa (11/6), Bahlil meminta anggaran untuk Kementerian Investasi sebesar Rp 681 miliar dinaikkan pada 2025. Karena dengan anggaran yang tidak memadai, akan sulit mencapai RKP 2025 yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas.
“RKP itu bicara angka nominal dan ini memengaruhi proses ekonomi kita di 2025. Bagaimana mungkin target investasi dinaikkan Rp 1.850 triliun, anggarannya diturunkan. Dari target Rp 1.400 triliun di 2023 dengan anggaran Rp 1,2 triliun lebih, sekarang target dinaikkan dan anggaran turun jadi Rp 600 miliar lebih," ucap Bahlil.
Bahlil berharap anggota DPR dapat memanggil Sri Mulyani dan Menteri PPN Suharso Monoarfa untuk menjelaskan perihal penurunan anggaran. Ia pun meminta RKP untuk Kementerian Investasi dikoreksi menjadi Rp 800 triliun agar dapat terwujud sesuai dengan anggaran yang diterima.
"Saya menyarankan kepada pimpinan, kita revisi aja RKP-nya dari Rp 1.850 triliun menjadi Rp 800 triliun, karena itu rasionalisasi yang saya buat dengan tim saya. Jadi saya mohon maaf, saya tidak ingin menjadikan staf saya ini kambing hitam dalam rapat kemudian," katanya.
Luhut Minta Tambahan Tapi Tidak Dikasih
Tak berbeda dengan Bahlil, Luhut juga meminta tambahan anggaran tahun 2025 sebesar Rp 213,2 miliar kepada Badan Anggaran (Banggara) DPR. Karena dia mengeluhkan alokasikan anggaran Kemenko Marves hanya Rp 274 miliar.
"Tolonglah, kami imbau ke Bapak ini [untuk menaikkan anggaran] karena saya sudah minta menteri keuangan juga, karena capek saya juga," kata Luhut dalam rapat kerja dengan Banggar DPR di Jakarta, Rabu (5/6).
Luhut mengaku sudah lelah meminta tambahan anggaran kepada Sri Muluyani. Dia bahkan sempat ingin merenovasi kantornya di Gedung Kemenko Marves namun tidak punya anggaran lebih, sehingga meminta tambahan Rp 20 miliar ke Kemenkeu.
Namun, permintaan anggaran tersebut tidak diberikan. Bahkan, Luhut pernah membayar hotel dengan uang pribadinya karena kementeriannya kekurangan anggaran.
Tak hanya itu, dia juga sudah berupaya menghemat anggaran hingga ratusan triliun dengan menerapkan e-catalog. "Saya pikir nggak bisa begini, kalian kasih Rp 20 miliar saja susah. Nggak beres kau, nggak adil itu menurut saya," ujarnya.
AHY Sungkan Minta Tambahan Anggaran
Berbeda dengan Bahlil dan Luhut, AHY justru sungkan meminta tambahan anggaran. Padahal Kementerian ATR/BPN mengajukan anggaran Rp 14 triliun di 2025. Namun pagu indikatif yang didapat Kementeriannya hanya Rp 6,4 triliun.
"Kami awalnya mungkin sungkan menyampaikan keterbatasan anggaran ini, sebetulnya yang kami usulkan untuk 2025 hingga Rp 14 triliun, sehingga kami jadi sungkan ketika tahu pagu indikatifnya Rp 6,4 triliun," kata AHY saat Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI di Jakarta, Selasa (11/6).
Mengingat jauhnya perbedaan antara pagu indikatif dan anggaran yang diajukan, ia meminta anggaran Kementerian ATR/BPN pada 2025 disamakan dengan anggaran 2023 sebesar Rp7,49 triliun atau anggaran 2024 sebesar Rp 7,2 triliun.
"Kami berharap tidak terlalu jauh dari yang kami dapatkan di tahun sebelumnya atau tahun 2023. Saat ini, kami tengah mengajukan permohonan anggaran tambahan Rp 620 miliar. Kalau ditambahkan, kurang lebih Rp 7,8 triliun hingga Rp 8 triliun. Itu saja sangat berarti," ujarnya.
Pihaknya saat ini tengah berusaha untuk mendapatkan pinjaman lunak dari Bank Dunia (World Bank) sebanyak US$ 600 juta untuk lima tahun ke depan. "Semoga cukup berarti untuk menanggulangi defisit anggaran di 2025," katanya.
