Menko Airlangga: Inflasi RI Lebih Baik dari Rusia, India dan AS

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa tingkat inflasi Indonesia masih relatif lebih baik dibandingkan tingkat inflasi di berbagai negara lain anggota G20, seperti Rusia, India, Australia, dan Amerika Serikat.

“Inflasi (Indonesia) di bulan Mei ini 2,84% yoy. Dan dibandingkan dengan negara G20 lain, Rusia 7,84% yoy, India 4,75%, Australia 3,6%, dan Amerika Serikat 3,3%. Jadi Indonesia relatif lebih baik dari negara-negara tersebut,” ujar Airlangga Hartarto di Jakarta, Jumat (14/6).

Ia menyatakan bahwa inflasi dapat terkendali berkat kebijakan keterjangkauan harga, terjaganya ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif antarpemangku kepentingan, terutama terkait bauran kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil.

“Stabilisasi harga untuk mengatasi kenaikan harga dalam jangka pendek melalui penyaluran beras SPHP (Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan), bantuan pangan, serta gerakan pangan murah, telah berhasil menekan kenaikan harga,” katanya.

Selain itu, upaya lain yang dilakukan adalah peningkatan produksi pertanian dengan penambahan alokasi pupuk subsidi maupun akses pembiayaan untuk sektor pertanian melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor pertanian dengan porsi penyaluran sebesar 30,4%.

Pihaknya juga berupaya untuk memastikan kelancaran distribusi, terutama untuk 10 komoditas pangan strategis, serta optimalisasi tol laut untuk distribusi ke daerah tertinggal, terpencil, dan terluar.

“(Dalam menjaga tingkat inflasi,) ada beberapa hal juga yang perlu ditekankan, yang pertama adalah kesinambungan pasokan domestik sebagai kunci utama untuk menjaga stabilitas pangan di seluruh daerah,” ucapnya.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya pengembangan neraca pangan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk menyediakan data pangan yang akuntabel sehingga stabilisasi harga di daerah dapat lebih termonitor

Anggaran Pengendalian Inflasi

Berbagai program pengendalian inflasi tersebut didukung dengan anggaran dari berbagai kementerian dan lembaga di tingkat pusat yang mencapai Rp39 triliun hingga Mei 2024, atau 29% dari pagu Rp 124,16 triliun. Lalu realisasi fiskal untuk program di tingkat daerah mencapai Rp 13,56 triliun dari total pagu Rp 92 ,87 triliun.

Dengan terkendalinya inflasi, menurut Airlangga, dapat mendukung kinerja pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,11% di 2023, jauh lebih baik daripada pertumbuhan ekonomi global yang diprediksi Bank Dunia hanya sebesar 2,6%.

Meskipun begitu, ia menyampaikan bahwa Indonesia perlu mewaspadai adanya pergeseran potensi perdagangan dan rantai pasok di kawasan Asia Tenggara dari Cina ke Amerika Serikat (AS.

Kondisi tersebut kurang menguntungkan bagi Indonesia mengingat Indonesia tidak memiliki perjanjian perdagangan bebas atau Free Trade Agreement (FTA) dengan Amerika Serikat.

“kita belum punya FTA (dengan AS), jadi yang diuntungkan masih Vietnam, Thailand, dan beberapa negara lain di ASEAN. Jadi kita sedang mempersiapkan (perjanjian) perdagangan dengan Amerika,” kata Airlangga.