IMF Ingatkan Prabowo Terkait Risiko Pembentukan Badan Penerimaan Negara

Rahayu Subekti
12 Agustus 2024, 12:10
Prabowo
ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/YU
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memberikan pembekalan kepada tenaga kesahatan TNI yang akan menjalankan misi kemanusiaan di Timur Tengah di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Rabu (7/8/2024). Sebanyak 40 tenaga kesehatan TNI akan diberangkatkan secara bertahap untuk bertugas di rumah sakit terapung milik Uni Emirat Arab di El Arish, Mesir, dan rumah sakit lapangan di Rafah, Gaza, Palestina.
Button AI Summarize

Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana untuk membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN) dengan meleburkan Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai menjadi Badan Otorita Penerimaan Negara. Pembentukan BPN ini bertujuan untuk meningkatkan rasio pajak dari produk domestic bruto (PDB).

Dalam laporan terbaru International Monetary Fund (IMF) pada 7 Agustus 2024, IMF mengingatkan pemerintah Prabowo agar berhati-hati dalam membentuk BPN. Karena pemerintahan baru diperkirakan bakal menanggung anggaran yang lebih besar atau mahal untuk membentuk BPN. 

“Rencana untuk membentuk BPN harus dirancang dengan hati-hati karena restrukturisasi tersebut terbukti mahal,” tulis IMF dalam laporan 2024 Article IV Consultation dikutip Senin (12/8).

Selain itu, IMF juga memaparkan pentingnya bagi pemerintah Indonesia dalam pengumpulan pajak atau memaksimalkan pendapatan negara. IMF menilai hal tersebut memerlukan penanganan kesenjangan administrasi pajak yang mendasar.

Berdasarkan pengalaman internasional, menurut IMF, badan tersebut membutuhkan peningkatan aspek-aspek utama administrasi penerimaan seperti manajemen risiko kepatuhan, penggunaan data pihak ketiga, digitalisasi, perluasan basis wajib pajak, dan penempatan jumlah pegawai yang tepat.

Kemudian meninjau kembali pengeluaran pajak yang ada saat ini diperkirakan sebesar 1,7% dari PDB. IMF memastikan pembebasan pajak dan insentif tetap terbatas akan menjadi penting untuk mencegah erosi basis pajak dan mengamankan peningkatan pendapatan pajak dalam jangka menengah.

Target Ambisus Prabowo

IMF juga menilai target pemerintah Prabowo untuk meningkatkan pendapatan hingga 23% dari PDB merupakan tujuan yang sangat ambisius. IMF menekankan perlunya reformasi kebijakan perpajakan yang ambisius, selain dari implementasi penuh Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Sebelumnya, Prabowo berjanji akan menaikan rasio pajak Indonesia hingga 16% jika terpilih sebagai presiden. Rasio tersebut menyamai sejumlah negara Asia Tenggara lainnya yang sudah mencapai angka 16% seperti Malaysia, Thailand, Kamboja, dan Vietnam.

Tak hanya itu, ia pun optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat menyentuh 8% dalam tiga sampai lima tahun mendatang yang ditopang oleh daya beli masyarakat.

"Adanya permintaan yang naik dan daya beli juga meningkat, ekonomi Indonesia pun tumbuh. Saya optimis pertumbuhan ekonomi 7% sampai 8%," kata Prabowo di acara Mandiri Investment Forum (MIF) 2024, di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (5/3).

Reporter: Rahayu Subekti

Cek juga data ini

Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...