Anggaran HUT RI di IKN Tembus Rp 87 Miliar, di Jakarta Hanya Rp 53 Miliar
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan anggaran perayaan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-79 Republik Indonesia di Ibu Kota Negara (IKN) meningkat signifikan. Alokasi anggaran yang disiapkan meningkat 64,15% jika dibandingkan perayaan HUT RI di Jakarta pada 2023.
“Tahun ini kami menyiapkan Rp 87 miliar untuk kegiatan 17-an di IKN. Kalau dibandingkan di Jakarta Rp 53 miliar," kata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata dalam konferensi pers APBN KiTa, Selasa (13/8).
Anggaran yang terbilang fantastis tersebut meningkat karena adanya pengeluaran atas penyesuaian kondisi di IKN. Isa mengatakan kenaikan anggaran terjadi karena pengadaan sarana dan prasarana fisik yang membutuhkan askes khusus, hingga persiapan jamuan untuk tamu negara.
“Terutama biaya besar untuk alat-alat upacara, kemudian penyiapan sarana fisik itu perlu dilakukan di tempat baru di sana. Jamuan juga cukup besar dibanding di Jakarta, terutama karena lokasinya belum tersedia cukup prasarana untuk jamuan ini,” ujarnya.
Jokowi Anggap Masih Wajar
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan besaran anggaran perayaan HUT RI di IKN pada tahun ini masih terbilang wajar. Terlebih tahun ini perayaan HUT RI akan dilakukan di Jakarta dan IKN.
"Iya, namanya dulu hanya di satu tempat. Ini karena ada transisi sehingga menjadi di dua tempat. Saya kira anggaran biasa, wajar dan juga anggarannya di Kemensetneg," kata Jokowi di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Jumat (9/8).
Di sisi lain, anggota Badan Anggaran DPR Netty Prasetiyani mengkritik pembengkakan biaya pelaksanaan HUT RI di IKN. Hal itu menurut Netty tidak wajar lantaran dilakukan di tengah badai pemutusan hubungan kerja atau PHK yang dialami masyarakat.
“Di mana kewajarannya? Saat ini kondisi rakyat sedang mengalami kesulitan akibat badai PHK, mengapa negara justru menghamburkan uang untuk seremoni?” kata Netty dalam keterangan tertulis yang dikutip Selasa (13/8).
Netty berpandangan membengkaknya biaya pelaksanaan HUT RI di IKN disebabkan karena infrastrukturnya yang belum siap dan terlalu dipaksakan. Netty khawatir pelaksanaan HUT di IKN hanya didasarkan pada gengsi.
Menurut Netty, seharusnya pemerintah berfokus pada persoalan yang ada di masyarakat karena lesunya pertumbuhan ekonomi. Dia juga menyinggung catatan Kementerian Ketenagakerjaan yang menyebut jumlah PHK mencapai 101.536 karyawan selama Januari hingga Juni 2024.
