Deretan Peringatan IMF: dari Lonjakan Utang hingga Ancaman Ekonomi RI Stagnan
Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) menerbitkan laporan bertajuk IMF Executive Board Concludes 2024 Article IV Consultation pada 7 Agustus 2024. Dalam laporan tersebut, terdapat deretan peringatan IMF untuk perekonomian Indonesia berdasarkan perhitungan IMF.
Dalam laporannya, IMF menyebut kebijakan fiskal, moneter, dan keuangan Indonesia sudah memberikan landasan bagi stabilitas makro dan manfaat sosial. IMF menilai kebijakan Indonesia sudah memfasilitasi pemulihan yang kuat dari guncangan global secara berturut-turut sejak 2020.
“Pertumbuhan Indonesia tetap kuat meski ada hambatan eksternal, inflasi rendah dan terkendali dengan baik, sektor keuangan tangguh, dan kebijakan umumnya diarahkan untuk menjaga kestabilan,” tulis isi laporan IMF dikutip Selasa (13/8).
Meskipun begitu, terdapat beberapa peringatan IMF yang perlu diantisipasi. Sebab saat ini, masih ada sejumlah risiko yang membayangi Indonesia mulai dari volatilitas harga komoditas akibat guncangan geopolitik, perlambatan ekonomi negara mitra dagang hingga kondisi keuangan global yang lebih ketat dalam jangka panjang.
Lonjakan Utang Bisa Mencapai 41% dari PDB
IMF memperingati lonjakan utang pemerintah jika tidak dikelola dengan baik. IMF memperkirakan lonjakan utang pada masa pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto bisa mencapai 41% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Dalam simulasi perhitungan IMF, potensi pelebaran defisit APBN akibat ekspansi belanja pemerintah bisa berdampak pada kenaikan rasio utang pemerintah. Hasilnya, apabila defisit APBN melebar ke batas 3% dari PDB, maka selama lima tahun berturut-turut, rasio utang bisa naik menjadi 41% dari PDB.
“Walaupun ini berada di bawah batas aturan rasio utang 60% terhadap PDB, kenaikan ini membawa risiko signifikan berupa potensi pelanggaran batas atas defisit 3%,” tulis IMF.
Untuk itu, IMF mengimbau pemerintahan baru untuk mengelola belanja negara dalam lima tahun ke depan. IMF juga melihat, apabila defisit APBN berada dalam batas atas dan utang melebihi 40% dari PDB, maka akan menganggu ruang fiskal.
Hal itu juga bisa mendatangkan sentimen negatif dari investor sehingga pemerintah membutuhkan strategi pembiayaan pasar baru. Bahkan, pemburukan sistem pembiayaan utang tersebut, dapat mengikis ruang fiskal.
Untuk menjaga defisit di bawah 3%, IMF meminta pemerintah melakukan reformasi kebijakan belanja melalui efisiensi belanja, reformasi subsidi, dan peningkatan pelaksanaan belanja desentralisasi oleh pemerintah daerah.
Risiko Pembentukan Badan Penerimaan Negara
Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana untuk membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN) dengan meleburkan Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai menjadi Badan Otorita Penerimaan Negara. Pembentukan BPN ini bertujuan untuk meningkatkan rasio pajak dari produk domestic bruto (PDB).
Berkaitan dengan hal tersebut, IMF memperingati pemerintahan Prabowo agar berhati-hati dalam membentuk BPN. Hal itu dikarenakan pemerintahan baru diperkirakan bakal menanggung anggaran yang lebih besar atau mahal untuk membentuk BPN.
“Rencana untuk membentuk BPN harus dirancang dengan hati-hati karena restrukturisasi tersebut terbukti mahal,” tulis IMF.
Selain itu, IMF juga memaparkan pentingnya bagi pemerintah Indonesia dalam pengumpulan pajak atau memaksimalkan pendapatan negara. IMF menilai hal tersebut memerlukan penanganan kesenjangan administrasi pajak yang mendasar.
Berdasarkan pengalaman internasional, menurut IMF, badan tersebut membutuhkan peningkatan aspek-aspek utama administrasi penerimaan seperti manajemen risiko kepatuhan, penggunaan data pihak ketiga, digitalisasi, perluasan basis wajib pajak, dan penempatan jumlah pegawai yang tepat.
Selain itu juga meninjau kembali pengeluaran pajak yang ada saat ini diperkirakan sebesar 1,7% dari PDB. IMF memastikan pembebasan pajak dan insentif tetap terbatas akan menjadi penting untuk mencegah erosi basis pajak dan mengamankan peningkatan pendapatan pajak dalam jangka menengah.
Ekonomi Indonesia terancam stagnan
Laporan IMF juga menyinggung target pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada tahun ini, Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 5,2%. Prabowo bahkan menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 8%.
Sayangnya, dalam laporan terbarunya, proyeksi pertumbuhan ekonomi dari IMF di bawah target pemerintah Indonesia. IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 2029 akan stagnan atau berada pada kisaran 5%.
Sementara itu, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2024 dari IMF adalah 5,0%. Sedangkan prediksi pertumbuhan ekonomi hingga 2029 juga tidak bergerak jauh hanya sebesar 5,1%.
Menurut IMF, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan didukung oleh peningkatan konsumsi publik dan pertumbuhan investasi yang mengimbangi hambatan ekspor neto (net export) karena tekanan eksternal.
Meskipun begitu, secara keseluruhan IMF menilai kerangka kebijakan fiskal, moneter, dan keuangan Indonesia memberikan landasan bagi stabilitas makro dan manfaat sosial. Sebab, kebijakan-kebijakan pemerintah dinilai berhasil memfasilitasi pemulihan ekonomi dari guncangan global sejak 2020.
“Pertumbuhan Indonesia tetap kuat meskipun ada hambatan eksternal, inflasi rendah dan terkendali dengan baik, sektor keuangan tangguh, serta kebijakan umumnya sudah diambil secara teliti dan diarahkan untuk jadi penyangga," tulis IMF
IMF masih melihat peluang pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dari negara mitra dagang dan laju disinflasi mereka juga lebih cepat dari negara-negara maju. Hal itu dapat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia.
IMF juga merekomendasikan Indonesia agar memprioritaskan mobilisasi pendapatan melalui reformasi yang ambisius untuk memperkuat ruang fiskal secara signifikan. Kebijakan moneter Indonesia juga dinilai sudah tepat dengan kebijakan makroprudensial yang akomodatif sehingga mendukung pertumbuhan kredit dan likuiditas tetap aman.
