Kemenkeu Mampu Hemat Anggaran Rp 2,21 Triliun pada 2020-2023, Begini Caranya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan bahwa Kementerian Keuangan berhasil melakukan efisiensi anggaran Rp 2,21 triliun selama 2020-2023. Keberhasilan itu berkat usaha Kemenkeu dalam mengelola secara hati hati, efisien, dan disiplin. 

Hal ini juga melalui penerapan teknologi digital. “Berbagai simplifikasi digitalisasi dari proses bisnis ini menghasilkan efisiensi yang cukup signifikan dan ini kami sampaikan waktu itu di dalam Komisi XI DPR sebesar Rp 2,21 triliun. Kita mendapatkan efisiensi yang terdiri dari dari 11 langkah,” kata Sri Mulyani  Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI pada Rabu (21/8). 

Dalam paparannya, bendahara negara itu menyampaikan simplifikasi dan digitalisasi atau otomasi proses bisnis memberikan dampak positif. Hal itu berupa peningkatan produktivitas, efisiensi pelayanan, maupun optimalisasi pemberdayaan SDM yang merupakan upaya pelaksanaan belanja yang berkualitas di Kemenkeu.

11 Langkah Pengelolaan Keuangan

Adapun 11 langkah pengelolaan keuangan melalui kebijakan negative growth jumlah pegawai, pengendalian belanja birokrasi, dan pengadaan collaborative tools secara terpusat.

Dibarengi optimalisasi anggaran penanganan pandemi Covid-19, konsolidasi pengadaan laptop melalui e-katalog LKPP dan kebijakan TKDN, serta digitalisasi proses bisnis berdampak turunnya belanja pencetakan dokumen.

Selain itu, perempuan yang ketap disapa Ani itu menyebut efisiensi anggaran Kemenkeu juga dihasilkan melalui optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana sehingga berdampak penurunan biaya paket meeting. 

Kemenkeu juga melakukan prioritasi pembentukan tim yang bersampak kepada efisiensi honorarium tim. Begitu juga dengan implementasi ruang kerja masa depan yang berdampak turunnya alokasi sewa kantor. 

Dibarengi dengan pembayaran belanja pegawai terpusat yang berdampak terhadap turunnya anggaran pengelolaan gaji dan optimalisasi SDM. Selain itu, juga standarisasi harga dan pemberian seminar kit yang selektif.

"Ini semuanya untuk menunjukkan bahwa Kemenkeu harus memberi contoh waktu kita bicara tentang efisiensi spending better quality kita lakukan pada level mikro organisasi," ujar Sri Mulyani. 

Surplus Keseimbangan Primer

Sebelumnya, Sri Mulyani juga melaporkan kinerja APBN 2023 yang telah dipertanggungjawabkan menunjukkan dampak dari kinerja positif ekonomi.

Konsolidasi fiskal secara disiplin dan konsisten mampu menghasilkan surplus keseimbangan primer sebesar Rp 102,59 triliun pada 2023. “Ini merupakan surplus pertama kali sejak 2012," kata Sri Mulyani. 

Keseimbangan primer merupakan total pendapatan negara dikurangi pengeluaran atau belanja negara di luar pembayaran bunga utang. Jika total pendapatan negara lebih besar daripada belanja negara di luar pembayaran bunga utang, maka keseimbangan primer akan positif.