Celios: Anggaran Makan Bergizi Gratis Rawan Dikorupsi, Negara Bisa Rugi Rp 8,5 T

Center of Economic and Law Studies (Celios) baru saja menerbitkan riset terbaru berjudul Mitigasi Risiko Program Makan Bergizi Gratis. Dalam riset tersebut, Celios mengungkapkan potensi bahwa program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini bisa menjadi celah korupsi.

“Studi ini memperkirakan potensi kerugian hingga Rp 8,5 triliun pada 2025 jika makan bergizi gratis tetap berjalan dengan skema sentralistik yang diusulkan pemerintah saat ini,” ujar Media dalam diskusi publik Celios pada Senin (30/12).

Menurut riset tersebut, sebanyak 46% masyarakat Indonesia menyoroti risiko inefisiensi dalam penyaluran program makan bergizi gratis. Sementara itu, empat dari sepuluh responden mengkhawatirkan potensi korupsi dalam pelaksanaannya.

Model Sentralistik dan Risiko Korupsi

Penerapan model sentralistik dalam program makan bergizi gratis pada 2025 direncanakan mengandalkan distribusi melalui vendor besar dan unit pelayanan, seperti dapur umum yang dikelola oleh TNI, BULOG, dan BUMN.  Celios mengidentifikasi beberapa potensi risiko korupsi yang signifikan dalam skema ini.

Pemerintah juga telah menetapkan total anggaran untuk program ini sebesar Rp 71 triliun. Berdasarkan analisis Celios, alokasi anggaran ini dapat menimbulkan potensi kerugian sebagai berikut:

• Vendor Logistik Besar

Sebanyak 10% anggaran atau Rp 7,1 triliun dialokasikan untuk vendor logistik besar. Dengan tingkat inefisiensi dan markup sebesar 30%, kerugian diperkirakan mencapai Rp 2,13 triliun per tahun.

• Unit Pelayanan (Dapur Umum)

Unit pelayanan, yang menerima 20% anggaran atau sekitar Rp 14,2 triliun, juga berisiko mengalami inefisiensi serupa. Potensi kerugian di tahap ini diperkirakan sebesar Rp 4,26 triliun.

• Agregator Ekonomi Nasional

Sebanyak 10% anggaran atau Rp 7,1 triliun yang dikelola agregator ekonomi nasional berpotensi mengalami kerugian tambahan sebesar Rp 2,13 triliun. Secara keseluruhan, total risiko korupsi pada model sentralistik ini diperkirakan mencapai Rp 8,52 triliun, setara dengan 12% dari total anggaran program setiap tahunnya.

Risiko Lain yang Perlu Diwaspadai

Media, perwakilan Celios, mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan dan praktik korupsi dalam berbagai sektor.

“Risiko inefisiensi anggaran juga harus diwaspadai, terutama terkait distribusi rantai pasok yang terlalu panjang. Ini dapat memperburuk ketepatan sasaran dan menghambat keberlanjutan program ini,” ujar Media.

Empat Potensi Korupsi Utama

Peneliti Celios, Bakhrul Fikri, mengidentifikasi empat potensi korupsi utama dalam program makan bergizi gratis:

• Pengadaan dan Distribusi Bahan Makanan

Adanya rantai birokrasi yang panjang dan keterlibatan banyak institusi pemerintah dari pusat hingga daerah meningkatkan risiko kolusi dalam tender pengadaan bahan makanan dengan harga yang di-markup.

• Pendataan Penerima Manfaat

Proses pendataan penerima manfaat belum memiliki mekanisme yang jelas, sehingga rentan terhadap manipulasi.

• Pengelolaan Dana dan Anggaran

Risiko penyelewengan dana dan alokasi anggaran yang tidak transparan.

• Monitoring dan Evaluasi

Penyimpangan dapat terjadi dalam proses pengawasan dan evaluasi program.

Kekhawatiran Kualitas Makanan

Sebanyak 52% responden dalam riset Celios mengkhawatirkan kualitas makanan yang disajikan dalam program ini. “Jika terjadi korupsi, kualitas makanan yang disajikan kemungkinan akan semakin menurun,” ujar Fikri.

Selain itu, pemerintah juga telah memangkas alokasi anggaran per porsi makan bergizi gratis, dari semula Rp 15.000 menjadi Rp 10.000 per porsi. Hal ini menambah kekhawatiran terkait efektivitas dan keberlanjutan program tersebut.