Ekonom: Program Perumahan hingga MBG Tak Efektif Dongkrak Ekonomi Indonesia
Ringkasan
- Pengemudi taksi dan ojek online akan melakukan demo dan mogok operasi untuk menuntut tunjangan hari raya (THR) dari aplikator seperti Gojek, Grab, dan lainnya.
- Para pengemudi menuntut THR sebesar satu bulan upah dan perubahan status dari mitra menjadi pekerja tetap untuk mendapatkan hak-hak pekerja, termasuk THR dan upah minimum.
- Aksi ini dilakukan karena hubungan kemitraan yang diterapkan aplikator dinilai merugikan pengemudi dan menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat dengan tarif yang rendah.
Membuat ringkasan dengan AI Presiden Prabowo Subianto memasang target ambisius bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029. Beberapa upaya mulai dilakukan salah satunya dengan merealisasikan program makan bergizi gratis alias MBG dan pembangunan tiga juta rumah per tahun.
Sejumlah ekonom tak melihat kedua program tersebut mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Sebab, masih banyak pekerjaan rumah yang perlu dituntaskan untuk mengerek daya beli masyarakat karena konsumsi menjadi penopang terbesar pertumbuhan ekonomi RI.
“Sedikit mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Belum tentu dua program tersebut pilihan optimal untuk menstimulus ekonomi,” kata Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin kepada Katadata.co.id, Jumat (21/2).
Dalam pandangannya, perekonomian Indonesia sangat berat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8% dalam lima tahun ke depan. Apalagi, ia mengatakan, perlu keajaiban pada tahun ini untuk mencapat target pertumbuhan ekonomi di 5,2%.
Sebab, masalah utama yang kini belum juga terpecahkam yaitu daya beli masyarakat. Belum lagi beragam dampak dari sejumlah faktor lainnya yang perlu diantisipasi pemerintah.
Hal itu ternasuk dampak negatif efisiensi anggaran pendapatan dan belanja negara alias APBN dan penurunan harga komoditas global. “Pertumbuhan ekonomi pada 2025 sangat mungkin lebih rendah dari 2024, bahkan lebih rendah dari 5%,” ucap Wijayanto.
Program Tiga Juta Rumah Memiliki Dampak Terbatas
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui program prioritas yang direncanakan Prabowo membutuhkan pembiayaan cukup besar. Salah satunya, pembangunan tiga juta rumah per tahun. Program ini dinilai hanya akan memberikan dampak terbatas terhadap ekonomi.
Sri Mulyani bakal menerbitkan surat berharga negara alias SBN khusus untuk sektor perumahan. Bank Indonesia juga memastikan kesiapannya untuk membeli SBN tersebut dari pasar sekunder.
Bendahara Negara itu menjelaskan, dalam mengejar target pertumbuhan ekonomi 8% maka pemerintah memiliki program prioritas berupa ketahanan pangan, energi, hilirisasi, dan termasuk program tiga juta rumah.
"Kalau memang kami bisa memobilisasi dana lebih banyak maka itu akan menjadi sesuatu yang sangat powerful dan memiliki dampak," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Gedung Kemenkeu, Kamis (20/2).
Ia mengatakan persoalan pembiayaan masih akan dibahas lebih lanjut agar program prioritas Presiden Prabowo Subianto bisa terlaksana lebih cepat dan efektif. Perempuan yang kerap disapa Ani itu masih akan mencari berbagai instrumen untuk memenuhi target anggaran program tiga juta rumah yang akan didiskusikan dengan kementerian dan lembaga terkait.
Untuk itu, Kementerian Keuangan akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia berkaitan dengan kebijakan moneter fiskal untuk menjaga tiga hal yang sama pentingnya. “Satu, mendukung pertumbuhan ekonomi yang Presiden Prabowo mengharapkan 8%, menciptakan kesempatan kerja, dan tetap menjaga stabilitas keuangan maupun stabilitas tingkat harga,” ucap Sri Mulyani.
Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai program prioritas tiga juta rumah yang direncanakan Prabowo hanya akan memberikan dampak terbatas terhadap ekonomi. “Saya rasa dampaknya terbatas dan tidak mungkin mendorong pertumbuhan ekonomi 8%,” katanya.
Ada atau tidak pembangunan tiga juta rumah, menurut dia, tetap membuat target pertumbuhan ekonomi 8% hanya halusinasi.
Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga di Bawah 5%
Badan Pusat Statistik mencatat, pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2024 hanya mencapai 5,03%. Angka ini lebih rendah bila dibandingkan 2023 yang mencapai 5,05%.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan konsumsi rumah tangga, yang berkontribusi paling besar terhadap pertumbuhan ekonomi, hanya tumbuh 4,94%. Meski begitu angka ini meningkat dari 2023 yang mencapai 4,82%.
Konsumsi rumah tangga ini menjadi distribusi terbesar pertumbuhan ekonomi sepanjang 2024 yaitu mencapai 54,04%.
Berdasarkan sumbernya, pertumbuhan konsumsi juga tumbuh 2,60% atau meningkat dari 2023 yang mencapai 2,55%. Meski meningkat, pertumbuhan konsumsi rumah tangga masih di bawah laju pertumbuhan ekonomi yang bisa saja mensinyalkan daya beli masyarakat masih lesu.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
