Tiga Alasan RI Tak Buka Hubungan dengan Israel Meski Dirayu Rp 28 T

AS menawarkan investasi Rp 28 triliun atau dua kali lipat komitmen sebelumnya, dengan syarat Indonesia harus membuka hubungan diplomatik dengan Israel.
Image title
25 Desember 2020, 20:25
indonesia, israel, investasi, amerika, hubungan diplomatik
ANTARA FOTO/REUTERS/Loren Elli
Presiden Amerika Serikat Donald Trump menawarkan investasi Rp 28 triliun kepada Indonesia namun dengan syarat Indonesia harus membuka hubungan diplomatik dengan Israel.

Indonesia belum lama ini mendapat tawaran yang sangat menggiurkan dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang berkomitmen untuk menginvestasikan US$ 2 miliar atau sekitar Rp 28 triliun. Jumlah tersebut dua kali lipat dari komitmen investasi semula yang sebesar US$ 1 miliar atau Rp 14 triliun melalui lembaga pembiayaan pemerintah AS International Development Finance Corporation (DFC).

Namun syaratnya, Indonesia harus membuka hubungan diplomatik dengan Israel. “Kami sudah berbicara dengan mereka (pemerintah Indonesia). Kalau mereka siap melakukannya, kami dengan senang hati memberikan dukungan keuangan tambahan,” kata CEO DFC, Adam Boehler, seperti dikutip Bloomberg.

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menyebutkan tiga alasan yang membuat Indonesia tidak mungkin menerima persyaratan tersebut.

“Pertama, dalam pembukaan konstitusi Indonesia masih tertera kalimat ‘penjajahan di atas dunia harus dihapuskan’, maka sebelum Palestina merdeka tidak mungkin Indonesia membuka hubungan dengan Israel yang menjajah bangsa Palestina,” ujarnya, Jumat (25/12).

Alasan kedua yaitu masyarakat Indonesia masih bersimpati dan memiliki solidaritas yang tinggi terhadap bangsa Palestina yang ditindas oleh Israel, baik karena alasan solidaritas agama maupun kemanusiaan.

Ketiga, lanjut dia, Presiden Jokowi beberapa waktu lalu melakukan pembicaraan melalui telepon dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas, yang intinya berisi penegasan bahwa Indonesia tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel sebelum Palestina merdeka.

"Presiden Abbas sangat mengapresiasi komitmen Presiden Jokowi karena Indonesia tidak mengikuti sejumlah negara di Arab yang telah membuka hubungan diplomatik," ujar Hikmahanto.

Hikmahanto mengatakan bahwa tawaran AS yang menjanjikan investasi Rp28 triliun ke Indonesia jika bersedia membuka hubungan diplomatik dengan Israel, sangat menggiurkan. Apalagi di tengah melemahnya perekonomian Indonesia akibat pandemi Covid-19.

“Perlu juga dicermati adanya kejanggalan Trump menawarkan janji tersebut saat presiden AS itu berada dalam status lame duck atau orang yang kalah dalam Pemilu,” kata dia.

Menurut Hikmahanto, Trump tidak seharusnya membuat kebijakan-kebijakan penting karena dalam waktu yang tidak terlalu lama akan diganti oleh Joe Biden. Dia menduga, tawaran tersebut terkait dengan persaingan dominasi AS dan Tiongkok di kawasan Asia.

Untuk memenangkan persaingan tersebut, AS menggunakan instrumen investasi dan utang, bahkan vaksin. Hanya saja karena perekonomian di AS sangat terdampak oleh pandemi Covid-19, dana yang dibutuhkan tidak mungkin berasal dari AS.

“Dana ini yang kemudian dinegosiasikan oleh AS dengan Israel. Seolah Israel menjadi bendahara AS. Israel sepertinya menyanggupi namun dengan persyaratan," katanya.

Bagi Israel, lanjut Hikmahanto, pengakuan Indonesia atas negara Israel penting karena Indonesia merupakan negara berpenduduk Islam terbesar di luar Timur Tengah.

"Belum lagi Israel dapat mengklaim ke masyarakat internasional bahwa negara yang anti terhadap penjajahan mau mengakui Israel sebagai negara dan menjalin hubungan diplomatik," ujar dia.

Adapun AS merupakan 10 besar investor terbesar Indonesia. Hingga kuartal III 2020, nilai investasi dari AS mencapai US$ 480,1 juta. Proyek yang dibangun dari negeri Paman Sam ini pun mencapai 1.024 proyek. Meski demikian realisasi investasinya terus mengalami penurunan, seperti terlihat pada databoks berikut:

Reporter: Antara
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait