Warga Myanmar Kecam Konsensus ASEAN Soal Krisis Pasca-kudeta Militer
Warga Myanmar mengecam konsensus yang tercapai antara kepala junta militer dan para pemimpin negara Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN untuk mengakhiri krisis dan kekerasan yang dipicu kudeta militer di negara itu.
Mereka menyatakan kesepakatan tidak memberikan peta jalan tentang bagaimana hal itu akan dilakukan dan gagal memulihkan demokrasi. Warga Myanmar juga meminta pertanggungjawaban junta militer atas kematian ratusan warga sipil.
Tidak terjadi protes langsung di kota-kota besar Myanmar sehari setelah pertemuan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dengan Jenderal Min Aung Hlaing di Jakarta, Indonesia. Tetapi sejumlah orang mengkritik kesepakatan itu melalui media sosial.
"Pernyataan ASEAN adalah tamparan di wajah orang-orang yang dianiaya, dibunuh dan diteror oleh militer," kata seorang pengguna Facebook bernama Mawchi Tun, seperti dikutip Reuters, Minggu (25/4). "Kami tidak membutuhkan bantuan Anda dengan pola pikir dan pendekatan itu."
Konsensus yang tercapai pada pertemuan ASEAN fokus pada lima poin, yakni mengakhiri kekerasan, dialog konstruktif di antara semua pihak, utusan khusus ASEAN untuk memfasilitasi dialog, penerimaan bantuan, dan kunjungan utusan ke Myanmar.
Konsensus tersebut tidak menyebutkan tahanan politik, meskipun para pemimpin ASEAN yang hadir dalam pertemuan kemarin menyerukan untuk pembebasan tahanan politik.
Para pemimpin ASEAN meminta komitmen dari Jenderal Min Aung Hlaing untuk menahan pasukan keamanannya. Menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) pihak militer telah menewaskan 748 orang dan lebih dari 3.300 ditahan dalam gerakan menentang kudeta militer.
"Kesepakatan ASEAN tidak mencerminkan keinginan orang (Myanmar) mana pun," tulis Nang Thit Lwin dalam komentarnya di sebuah berita di media Myanmar. “Untuk membebaskan narapidana dan tahanan, bertanggung jawab atas nyawa yang meninggal, menghormati hasil pemilihan, dan memulihkan pemerintahan sipil yang demokratis.”
