Batu Bara Indonesia Diburu Eropa, Produsen Bersiap Genjot Produksi
Eropa berburu pasokan batu bara untuk menyalakan kembali pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Kebijakan ini setelah Rusia memangkas pengiriman gas ke kawasan tersebut. Bahkan Moskow berencana menghentikan sepenuhnya ekspor gas ke kawasan tersebut pada Agustus 2022.
Beberapa negara Eropa mendekati Indonesia yang merupakan salah satu negara produsen batu bara utama di dunia. Bahkan Jerman telah mengajukan permintaan batu bara sebanyak 6 juta ton.
Direktur Pembinaan Pengusahaan Batu bara Kementerian ESDM Lana Saria mengatakan, Jerman mengajukan permintaan tersebut pada saat Menteri ESDM Arifin Tasrif melakukan kunjungan kerja pada akhir bulan Mei lalu.
"Permintaan juga disampaikan Asosiasi Pertambangan Jerman ke Kedutaan Besar Indonesia di Jerman. Tapi belum ada lagi permintaan secara resmi," kata Lana kepada Katadata.co.id melalui pesan singkat pada Selasa (21/6).
Lana menambahkan, jika nantinya Jerman mengajukan permintaan secara resmi kepada Pemerintah Indonesia, Kementerian ESDM akan meneruskan permintaan tersebut kepada Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI).
"Ketersediaan pasokan dengan dibantu APBI. Selanjutnya nanti akan dilakukan secara business to business (B to B)," ujarnya. Simak databoks berikut:
Selain Jerman, sejumlah negara lain seperti Polandia, India dan Pakistan juga tertarik untuk membeli batu bara Indonesia. "Ada kabar seperti itu, tapi belum ada permintaan secara resmi," tukas Lana.
Siapkah Produsen Batu Bara Memenuhi Permintaan Eropa?
Direktur Eksekutif APBI Hendra Sinadia mengatakan pihaknya sudah berkomunikasi secara daring dengan beberapa calon pembeli dari Jerman. Pertemuan tersebut difasilitasi oleh Duta Besar RI untuk Jerman pada pertengahan Mei lalu.
"Ada yang menginginkan ekspor dalam jangka panjang dan ada juga dalam jangka pendek. Jerman sangat berkepentingan untuk menjamin ketersediaan batu bara mereka khususnya menjelang musim dingin," kata Hendra kepada Katadata.co.id.
Dari laporan yang ia terima, Hendra memperoleh kabar bahwa sejumlah perusahaan sudah mengajukan revisi Rencana Kerja Anggaran dan Biaya (RKAB) untuk menambah kapasitas produksi.
Menurutnya, peluang mendongkrak produksi dapat dilakukan tergantung kesiapan tiap-tiap perusahaan dalam melakukan perencanaan tambang dan kemampuan keuangan. "Pemerintah yang lebih tahu persisnya mengenai perusahaan-perusahaan yang mengajukan revisi RKAB," ujarnya.
