Oversuppy Listrik, DPR Minta Swasta Dilarang Bangun Pembangkit Mandiri

Anggota Komisi VII DPR minta agar pemerintah melarang pelaku usaha swasta membangun pembangkit listrik secara mandiri dan membeli dari PLN, namun PLN juga harus meningkatkan kualitas layanan.
Muhamad Fajar Riyandanu
26 September 2022, 16:43
pembangkit listrik, listrik, pln, kelebihan pasokan, oversupply
Arief Kamaludin|KATADATA
Ilustrasi pembangkit listrik.

Komisi VII DPR meminta agar pemerintah melarang pelaku industri membangun pembangkit listrik mandiri. Hal ini dimaksudkan agar swasta bisa menyerap menyerap listrik dari kelebihan pasokan atau oversupply PLN.

Anggota Komisi Energi Ramson Siagian mengatakan Kementerian ESDM dapat memberikan ketegasan dengan tidak memberikan izin operasi perusahaan yang membangun pembangkit listrik mandiri. Menurut dia, saat ini ada sekitar 5.000 megawatt (MW) pembangkit listrik yang dibangun mandiri oleh pelaku usaha.

"Penyediaan listrik untuk umum dilaksanakan oleh PLN. Kementerian ESDM dapat tidak memberikan izin operasi industri agar tidak ada yang membangun pembangkit listrik sendiri, tapi beli dari PLN. Ini sesuai dengan UU Ketenagalistrikan," kata Ramson dalam Energy Corner CNBC, Senin (26/9).

Agar arahan tersebut bisa dituruti oleh para pelaku usaha, Ramson berharap PLN bisa memperbaiki sistem jaringan distribusi agar suplai listrik yang dialirkan tak terinterupsi atau padam alias black out.

Advertisement

"Kenapa banyak industri bangun pembangkitnya sendiri? Karena kadang-kadang ada pemadaman. Itu merepotkan, itu yang perlu diperlu diperbaiki PLN, sistem jaringan distribusinya," sambungnya.

Lebih Relevan Daripada Konversi Kompor Listrik

Politikus Partai Gerakan Indonesia Raya ini menilai, ketegasan pemerintah dalam memastikan penyerapan listrik oleh pelaku usaha lebih relevan daripada program konversi kompor elpiji 3 kilogram (kg) menjadi kompor listrik induksi bagi pelanggan PLN berdaya listrik subsidi 450 Volt Ampere (VA) dan 900 VA.

"Menjamin ketersediaan listrik PLN ke industri agar mereka tidak bangun pembangkit sendiri itu akan menyerap permintaan listrik yang cukup besar dari pada memaksakan konsumsi listrik kepada rakyat kecil," ujar Ramson.

Di forum yang sama, Anggota Dewan Energi Nasional atau DEN, Satya Widya Yudha, mengatakan pihaknya bersama pemerintah dan PLN terus berupaya untuk mengatasi kelebihan pasokan listrik, salah satu dengan melakukan elektrifikasi di aspek kendaraan listrik dan kompor listrik atau induksi.

Satya pun menyebut bahwa saat ini PLN sedang mengalami kelebihan pasokan listrik atau oversupply hingga 6-7 gigawatt (GW) untuk cakupan di seluruh Indonesia. Menurut Sayta, kondisi oversupply disebabkan oleh adanya skema 'Take or Pay' dalam sistem pengadaan listrik di tubuh PLN.

Adapun skema take or pay adalah PLN diwajibkan untuk membayar kontrak listrik dari perusahaan pembangkit listrik swasta atau Independent Power Producer (IPP) meski listrik yang dihasilkan dalam kondisi tidak terpakai. "Listrik dipakai atau tidak musti dibayar. Ini dilemastis, sebagai korporasi, PLN rugi," kata Sayta.

Satya menjelaskan, kondisi oversupply listrik PLN berawal dari ambisi pemerintah untuk membangun beberapa pembangkit listrik dengan total kapasitas 35.000 megawatt (MW) dengan harapan suplai listrik bisa terserap 6,6% per tahun.

Akan tetapi, asumsi tersebut tak tercapai dan pembangunan pembangkit listrik yang terus berlanjut menyebabkan surplus listrik sebesar 35%.

"Karena sudah dibangun maka suprlus itu sekitar 35% dan ternyata daya serapnya itu rendah karena kita habis kena pandemi dan otomatis sektor industri masih belum bisa mengambil banyak listrik," jelas Satya.

PLN saat ini mengalami kelebihan pasokan listrik yang cukup besar. Direktur PLN Darmawan Prasodjo pernah menjelaskan, di Jawa dalam satu tahun ke depan akan masuk tambahan pasokan 6.800 megawatt (MW). Sedangkan tambahan permintaan hanya 800 MW.

Adapun di Sumatera selama 3 tahun sampai 2025, penambahan permintaan listrik 1,5 GW. Sedangkan penambahan kapasitas 5 GW. Di kalimantan dan Sulawesi bagian selatan juga mengalami hal serupa.

"Listrik Indonesia saat ini mengalami oversupply (kelebihan pasokan). Tahun ini ada sekitar 6,7 GW. Ini energi berlebih dari sumber listrik batu bara, gas, termasuk EBT (energi baru terbarukan) yang diproduksi secara domestik," ujar Damawan dalam rapat di DPR, Juni lalu.

Untuk meningkatkan permintaan listrik, PLN di antaranya menyiapkan strategi menggulirkan konversi 15 juta kompor elpiji menjadi kompor listrik induksi berdaya 1.000 watt. Pada pilot project tahun ini, PLN akan memberikan kompor listrik kepada 300 ribu keluarga penerima manfaat.

Reporter: Muhamad Fajar Riyandanu
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait