Smelter dan Rantai Pasok Jadi Dua Tantangan Besar Hilirisasi Tambang
Ada sejumlah rintangan yang harus dilalui pemerintah jika ingin melakukan hilirisasi komoditas tambang di dalam negeri. Mulai dari pendirian pabrik pengolahan dan pemurnian atau smelter hingga tantangan rantai pasok dari hulu ke hilir.
Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batu Bara (Minerba), Irwandy Arif, mengatakan untuk mendorong hilirisasi pemerintah harus mengoptimalkan produksi di sektor pertambangan, mengembangkan industri untuk mengolah bahan mentah menjadi barang jadi.
"Kelemahan ada di manufaktur. Manufaktur pusatnya di Korea, Cina dan Jepang. kita sama sekali belum punya kemampuan ke sana, khususnya untuk smelter," kata Irwandi saat menjadi pembicara dalam agenda daring bertajuk 'Inovasi untuk Stabilisasi dan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan' pada Jumat (18/11).
Hingga akhir 2021, ada 21 smelter yang dikelola oleh Kementerian ESDM yang terdiri dari 15 smelter nikel, 2 smelter bauksit, 1 smelter besi, 2 smelter tembaga, dan 1 smelter mangan. Sementara di sisi lain ada 32 unit smelter milik swasta yang masih dalam tahap pembangungan atau konstruksi.
"Ambil contoh saja bauksit baru 2 atau 3 smelter yang operasi, masih ada 9 sampai 10 yang dalam konstruksi, apakah ini akan selesai? Karena pelarangan penjualan biji bauksit berlaku Juni 2023, dan ini sangat menentukan hilirisasi ke depan," ujarnya.
Dia menambahkan bahwa tahun ini masih akan ada tambahan 7 smelter, dan 53 pada 2023. "Ini yang kemungkinan gak tercapai," kata dia. Simak target pendirian smelter di Indonesia pada databoks berikut:
Menurut Irwandy, kemandirian pengembangan smelter di Tanah Air perlu ditingkatkan mengingat mayoritas dari sumber daya dan teknologi untuk pembangunan smelter diperoleh dari luar negeri.
"Ini yang harus kita kembangakan, dari sisi teknologi kita belum punya, kita bayar sangat mahal sehingga penambahan negara berkurang karena itu," jelasnya.
Di samping itu, pemerintah juga masih harus memperbaiki rantai pasok pengelolaan komoditas tambang. Pemerintah perlu meningkatkan harmonisasi antar kementerian dan lembaga agar program hilirisasi bisa membentuk rantai pasok yang berjalan secara optimal dan efisien dari produksi hulu sampai industri di hilir.
"Kemudian bagaimana pengembangan industri ke hilir. Nah ini adalah di tangan kementerian perindustrian, kerja sama ini sangat dipentingkan awal tahun lalu sudah ada rapat internal ya, rapat pimpinan secara khusus perindustrian dan pertambangan, tapi harus didorong lagi supaya lebih maju," tutur dia.
Selain itu, fluktuasi harga jual produk hilirisasi juga menimbulkan kekhawatiran. Menurut Irwandy, perubahan harga komoditas akhir selalu berubah tiap bulan.
Dari laporan nota dinas bulan November yang diperolehnya, Irwandi mengatakan 70% komoditas atau produk hasil hilirisasi mengalami penurunan harga dibandingkan bulan lalu. Sementara hanya 30% produk hilirisasi yang mengalami kenaikan harga.
"Ini bukan hal yang mudah karena hasil daripada hilirisasi sangat tergantung pada harga, sementara harga tidak bisa dikontrol. Mereka itu tergantung pada supply dan demand," ujarnya.
